Rencana Pemindahan Ibu Kota, Ini Kata Presiden Jokowi  

Selasa, 4 Juli 2017 15:46 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad ketika melakukan dialog dengan pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 4 Juli 2017. Kunjungan kerja tersebut untuk meninjau pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) secara langsung serta melakukan dialog dengan pelaku pasar modal. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum mau mengungkapkan soal rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain.

"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," katanya saat ditanya mengenai rencana pemindahan ibu kota di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa, 4 Juli 2017.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota, Pemerintah Cari Alternatif Lokasi yang Pas

Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan pemindahan ibu kota masih dalam tahap studi awal. "Masih studi awal, mencari alternatif-alternatif. Belum ada kota yang cocok," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Salah satu alternatif yang dibicarakan adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. "Kita sedang mencari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable, yang paling bagus. Ini kan keputusan administratif, Presiden yang memutuskan. Ini keputusan jangka panjang. Karena itu, kita sedang cari tempat," ucapnya.

Namun Sofyan tidak mengungkapkan kota apa saja yang sudah masuk ke rencana pemerintah sebagai lokasi alternatif pemindahan ibu kota. "Pokoknya, kita cari alternatif, ya," tuturnya.

Simak pula: Ketua MPR Minta Pemerintah Tunda Pemindahan Ibu Kota

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota, termasuk soal skema pendanaan, direncanakan rampung tahun ini.

Sehingga pada 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Sejumlah aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota, misalnya penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Pemindahan ibu kota disebabkan karena pembangunan di Pulau Jawa lebih tinggi daripada di pulau lain di Indonesia. Namun, jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke kota lain, kantor pemerintahan saja yang dipindahkan ke sana, sementara Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan.

ANTARA | ISTMAN M.P.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

37 menit lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

55 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

6 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

7 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

10 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

10 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

11 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya