Polri Waspadai 1.000 WNI 'Alumnus' Suriah  

Reporter

Senin, 3 Juli 2017 14:27 WIB

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta – Markas Besar Kepolisian mewaspadai sekitar 1.000 warga negara Indonesia yang pulang dari Timur Tengah, terutama Suriah, sepanjang tahun ini. Juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, mengatakan antisipasi itu dilakukan karena aparat khawatir ancaman serangan teroris di dalam negeri semakin meningkat. “Kami sedang mendata bersama Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” ujarnya ketika dihubungi Tempo, Ahad, 2 Juli 2017.

Polri mensinyalir banyaknya warga negara Indonesia atau WNI yang kembali ke dalam negeri itu berkaitan dengan melemahnya kekuatan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Menurut dia, para kombatan itu pulang ke negeri asal, termasuk Indonesia, karena daya perang dan dana ekonomi ISIS semakin merosot.

Baca juga:
Polri: Pelaku Teror di Masjid Falatehan Anggap ISIS Baik
Hari Bhayangkara, IPW: Momentum Evaluasi Teroris Makin Nekat

Menurut Setyo, ketika sudah kembali, para kombatan yang memiliki pemahaman radikal itu berpotensi menyebarkan pemahamannya. Jika pemahaman itu didukung dan berkembang, terorisme akan tumbuh. “Ini yang harus dicegah,” ujarnya. Hingga saat ini, kepolisian hanya sebatas mengawasi mereka. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, polisi tidak bisa menangkap tanpa bukti kuat bahwa mereka terlibat aksi terorisme.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri menambahkan, pengawasan itu dilakukan dengan melibatkan sejumlah lembaga dan kementerian. Pengawasan berada di bawah koordinasi Satuan Tugas Penanggulangan Terorisme yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Selain Polri, BNPT, Ditjen Imigrasi, lembaga yang ikut mengawasi adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

HUSSEIN ABRI DONGORAN



Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

24 menit lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

13 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

14 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

20 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya