TKI yang akan mudik dari Kuala Lumpur Malaysia. REUTERS/Samsul Said
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Tenaga Kerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di daerah-daerah perbatasan guna mengantisipasi tenaga kerja Indonesia yang masuk melalui jalur ilegal. Sebab, menurut dia, menjelang Lebaran ini, mobilitas TKI yang akan kembali ke kampung halaman diprediksi meningkat.
Pengawasan pemerintah diperlukan agar tidak ada TKI ilegal yang mencoba kembali ke Indonesia lewat jalur laut dan menggunakan kapal-kapal yang tidak laik. "Pemerintah harus memastikan arus mudik TKI ilegal tidak sampai menelan korban. Apalagi cuaca saat ini sedang tidak menentu. Kami tidak mau ada korban akibat kapal-kapal pengangkut TKI yang tidak laik, seperti yang terjadi beberapa bulan lalu,” katanya lewat pesan singkat, Jumat, 23 Juni 2017.
Politikus Partai Amanat Nasional ini berujar pemerintah harus memanfaatkan musim mudik Lebaran ini untuk memfasilitasi kepulangan TKI ilegal ke Indonesia. Secara bersamaan, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk mengurus agar para TKI tersebut dapat mendapat legalitas sebagai pekerja.
"Di Malaysia saja, jumlah WNI yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur jauh lebih banyak dari yang legal. Harus ada upaya sistematis dan terus-menerus untuk mengurus TKI di sana. Pemerintah tidak boleh membiarkan hal seperti ini berjalan terus,” ujarnya.
Ia menyarankan pemerintah menjemput bola ke daerah-daerah yang sering dilalui TKI secara ilegal. Bila menemukan TKI ilegal, harus segera diurus agar menjadi legal atau dipulangkan ke daerah asal masing-masing. “Jalur-jalur tikus diawasi dengan benar,” ucapnya.
Selain itu, pemerintah bisa membuka posko di tempat yang diduga terdapat banyak TKI yang tidak memiliki dokumen resmi. “Polanya harus jemput bola,” tuturnya.
