Anggota militer Filipina menunjukkan sabu dan bendera ISIS yang ditemukan selama operasi pembersihan kelompok militan Maute di Marawi, Filipina, 19 Juni 2017. Pasukan militer Filipina menemukan 11 kg sabu di dapur sebuah rumah yang diduga sebagai tempat persembunyian kelompok militan Maute. REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Indonesia akan mengikuti pertemuan trilateral dengan Malaysia dan Filipina terkait dengan bentrokan bersenjata di Marawi. Pertemuan yang digelar pada 22 Juni 2017 di Manila ini akan melibatkan kepolisian, militer, dan badan penanggulangan terorisme dari negara masing-masing. Pertemuan ini bakal menjadi ajang tukar informasi intelijen, salah satunya terkait dengan jaringan teroris.
"Kita harus duduk bersama untuk compare notes (membandingkan informasi yang dimiliki masing-masing)," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal saat jumpa pers di Kementerian Luar Negeri, Pejambon, Jakarta, Selasa, 20 Juni 2017.
Menurut Iqbal, pertukaran data juga bisa mengurangi simpang siur informasi. Penyampaian informasi sepihak sempat terjadi, salah satunya saat pemerintah Filipina melaporkan perkembangan penanganan konflik di Marawi, Mindanao. "Saat Filipina menyebut ada WNI tewas atau terlibat kelompok (teroris) tertentu, kami tak bisa mengonfirmasikan," ujarnya.
Pertukaran data itu untuk mendukung ketiga negara mengatasi persoalan terorisme. "Dengan konfirmasi, kita ingin tahu kalau memang (ada keterlibatan) WNI, dia dari jaringan mana," kata Iqbal. "Setiap jaringan ada karakteristik dan kita punya pengalaman luas menghadapi setiap jaringan tersebut."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir memastikan trilateral yang dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi itu akan membahas masalah keamanan pascakrisis Marawi. "Tujuannya membahas situasi keamanan di Marawi, Filipina Selatan dan dampaknya ke kawasan kita," ujar Arrmanatha.
Menurut dia, pertemuan itu sudah diinisiasi Menteri Retno sejak dua pekan lalu. Namun pelaksanaannya tertunda karena kesibukan pemerintah Filipina mengatasi situasi darurat militer di Marawi. "Kita ingin mendapat briefing atau gambaran dari pemerintah Filipina terkait dengan tantangan dan sejauh mana langkah yang diambil. Tentunya Indonesia dan Malaysia juga akan sampaikan pandangan," ucap Arrmanatha.
