TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Hasyim Muzadi mengatakan pihaknya tidak akan mencampuri persoalan yang terjadi di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Baik PKB Alwi Shihab maupun PKB versi Matori Abdul Jalil. Pada kesempatan itu, Muzadi mengingatkan seluruh warga NU di Indonesia, untuk tidak turut serta dalam konflik internal parpol. ”PBNU secara moral punya kewajiban untuk membatu, karena dia yang melahirkan PKB. Secara institusional PBNU bukan lembaga pemutus masalah-masalah yang ada di PKB, karena secara struktural kita sudah pisah. Jadi [PB NU] tidak bisa memutuskan masalah [PKB],” ujarnya seusai menghadiri Halal Bihalal NU di Jakarta, Minggu (13/1) siang. Menurut dia, problem utama di tubuh PKB sebenarnya merupakan problem leadership dan bukan problem visioner atau substansi politik. Watak PKB yang Islam Nasionalis, katanya, berbeda dengan Islam Liberal dan Islam Fundamental. ”Pandangan ini harus diselamatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah leadership tanpa harus mengacak-acak intitusi itu,” papar dia. Dikatakan, Persoalan perebutan ketua umum PKB tak berkaitan dengan masalah keumatan dan kebangsaan. Menurutnya, kendala pertama dari pihak Matori yang sulit untuk independen karena telah menjadi bagian banyak kepentingan. Sementara itu di pihak bekas presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) belum mau membuka koridor ke pihak Matori karena masih bicara soal hak dan dukungan. ”Mereka masih sukar diajak diajak bicara tentang kebijaksanaan,” katanya. Selain itu, topik perdebatan yang digunakan dalam pertikaian merupakan tema yang sebenarnya tidak perlu. Dia mencontohkan perdebatan kubu SI (Sidang Istimewa) dan non-SI. ”Kalau tema itu yang diangkat tentu akan terdapat polarisasi bukan hanya antara Alwi dengan Matori, tetapi bahkan institusi pemerintah itu sendiri yang merasa terusik dengan tema-tema seperti itu,” tandasnya. Dia megatakan pihaknya tidak dapat memasuki wilayah kekuasaan parpol karena sudah bukan wewenang NU. Untuk itu, pendekatan NU untuk menyelenggarakan islah bukan dengan keputusan formal hitam di atas putih, namun melalui pendekatan konsultasi kader. Sebab apabila terdapat keputusan PBNU mengenai PKB, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan. “Ini sangat berbahaya dan harus dicegah,” tegas dia. Ditambahkan, pihaknya berharap agar pemerintah dapat menjaga eksistensi PKB meskipun terjadi problem leadership. Menanggapi konflik PKB, dia menolak anggapan konflik di kedua kubu PKB itu membuat kerugian institusi PBNU. ”Ah enggak, cuma membuat kita terheran-heran,” katanya yang langsung disambut derai tawa para undangan. (Jhonny Sitorus-Tempo News Room)