TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengambil langkah sebagai bentuk respons dalam kaitan dengan krisis Qatar. Langkah tersebut adalah membentuk satuan tugas.

”Kedutaan Besar Republik Indonesia sudah membentuk suatu satgas khusus untuk perlindungan warga negara Indonesia di Qatar,” ujar Retno setelah melapor ke Presiden Joko Widodo, Kamis, 8 Juni 2017.

Retno melanjutkan, pembentukan satgas ini lebih sebagai upaya proaktif. Jadi, untuk memastikan WNI di Qatar terlindungi setiap saat walau situasi di Qatar belum atau tidak memanas.

Baca: Krisis Qatar, Uni Emirat Arab Ancam Embargo Ekonomi

Adapun jumlah WNI yang harus dilindungi di Qatar, sejauh ini, adalah 29 ribu orang. Namun, kata Retno, angka itu masih sekadar estimasi karena ada kemungkinan sejumlah WNI belum mendaftar ke KBRI di Qatar.

”Ada angka yang memperkirakan jumlah WNI sekitar 43 ribu. Dari yang terdaftar, ada 29 ribu. Kami putuskan untuk mengambil yang terdaftar dulu,” ujar Retno, yang berharap tidak terjadi masalah apa pun di Qatar.

Baca: Dampak Krisis Qatar terhadap Indonesia Menurut Menteri Enggar

Sebagaimana diketahui, Qatar tengah mengalami krisis diplomatik karena “diasingkan” oleh negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Arab Saudi, Dubai, Bahrain, dan Uni Emirat. Mereka menganggap Qatar mendukung kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan terorisme.

Krisis Qatar berujung pada gangguan sejumlah layanan transportasi keluar dan masuk Qatar. Sebagai contoh, maskapai penerbangan Qatar Airways tidak diperbolehkan terbang ke negara-negara yang menolaknya.

ISTMAN M.P.