INFO NASIONAL - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan, dikucurkannya dana desa hanya sebagai stimulus pembangunan desa. Maka pembangunan desa seyogyanya bersumber dari pendapatan lain yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menteri Eko mengungkapkan, Indonesia telah memiliki banyak BUMDes yang sukses. Ia memberi contoh BUMDes di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah, yang pada tahun 2016 mampu meraih untung Rp10,3 miliar. Keuntungan tersebut berbanding jauh dari jumlah dana desa yang diterima Desa Ponggok yang berjumlah sekitar Rp600 juta per tahun.

"BUMDes itu seratus persen milik desa. Uangnya untuk desa dan kebijakan-kebijakan desa. Karena BUMDesnya kaya, sekarang sudah bikin jalan (desa) sendiri. Dia (Desa Ponggok) punya program semua rumah wajib mengirimkan anaknya ke perguruan tinggi, dibiayai," ujarnya.

Contoh lain lanjutnya, adalah BUMDes di Desa Panggungharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang awalnya sangat kotor. Kemudian dibentuklah BUMDes melalui bisnis bank sampah. Melalui bank sampah, BUMDes tersebut mampu meraup untung hingga Rp75 juta per bulan.

"Banyak hal yang bisa dilakukan. Cuma memang harus diakui bahwa tidak semua kepala desa dan pengurus BUMDes itu kreatif," ujarnya.

Di sisi lain Menteri Eko mengatakan, dana yang masuk ke desa jumlahnya sangat besar. Tak hanya dana desa yang berjumlah Rp60 Triliun, pembangunan desa juga dibantu oleh 19 kementerian/lembaga yang total anggarannya mencapai Rp560 Triliun.

"Karena tahun ini lebih dari separuh/lebih sedikit dari APBN kita didistribusikan ke daerah," ungkapnya.

Di samping itu, menurut Menteri Eko, 4 program prioritas pemerintah yakni Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades); Embung Desa; Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); dan Sarana Olahraga Desa, mampu mendorong desa-desa di Indonesia lepas dari ketertinggalan. "Nah pemerintah membuat 4 program unggulan ini, kalau dilakukan serempak, saya yakin kurang dalam 5 tahun tidak ada lagi desa-desa tertinggal," ujarnya.