Ruang kerja Ketua Komisi B DPRD Jatium, yang disegel KPK, Senin, 5 Juni 2017. (Tempo/Jayantara)
TEMPO.CO, Surabaya – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur Abdul Halim Iskandar segera menggelar rapat dengan pimpinan Dewan menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada, Senin, 5 Juni 2017. Menurut Halim pimpinan Dewan akan menggelar rapat setelah mendapatkan informasi secara resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal status Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Mochammad Basuki.
“Kita masih menunggu informasi yang lebih lengkap dan tidak simpang siur. Baru nanti akan dibahas di rapat Dewan,” kata Halim saat dihubungi Tempo, Selasa, 5 Juni 2017.
Setelah mendapat siaran resmi dari KPK, kata Halim, barulah pimpinan DPRD Jawa Timur memberikan respons secara resmi pula. Menurut dia kasus yang menimpa Basuki telah merusak nama baik dari lembaga legislatif. “Secara umum memang mengganggu nama baik institusi kelembagaan legislatif.”
Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Tjutjuk Sunario membenarkan Basuki dibawa KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Menurut dia sebanyak enam orang dalam OTT KPK yang diamankan untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta.
Selain Basuki, lima lainnya ialah Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur Bambang Heryanto, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Rohayati, Staf DPRD Rahman Agung dan Santoso, serta staf Dinas Pertanian Anang Basuki Rahmat.
“Staf saya, Pak Mohan, yang kemarin ikut diamankan, tadi pagi sudah dilepas,” kata Tjutjuk saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra di Jalan Gayungsari Barat Surabaya.
Saat ditanya sikap partai terkait penangkapan Basuki yang juga kader partai tersebut, Tjutjuk menunggu pengumuman resmi dari KPK. Setelah itu partainya akan mengambil tindakan terhadap kader yang memang terbukti menyalahgunakan kekuasaan. “Sikap Gerindra masih menunggu penentuan resmi dari KPK,” ujar Tjutjuk.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan penangkapan tersebut terkait dengan adanya laporan penyuapan. Menurut dia, suap terjadi diduga karena anggata DPRD Jawa Timur meminta setoran ke dinas-dinas.
