Dituding Borong Partai untuk Pilgub Jatim, Ini Jawaban Gus Ipul  

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 6 Juni 2017 12:37 WIB

Saifullah Yusuf/Gus Ipul. Dok. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Blitar – Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan dia tidak berupaya memborong dukungan partai dalam pencalonannya menjadi calon gubernur Jawa Timur periode 2018–2023. Gus Ipul, sapaannya, juga mengaku tidak berharap pemilihan gubernur nanti hanya memunculkan calon tunggal.

Ditemui setelah menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di makam Bung Karno, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Gus Ipul mengatakan dia telah mendaftar di sejumlah partai sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

Baca: Demokrat Bojonegoro Sebut Gambar AHY Bukan untuk Pilgub Jatim

“Terakhir kemarin saya mendaftar di PDIP,” kata Gus Ipul kepada Tempo, Selasa dinihari, 6 Juni 2017.

Kepada partai yang didekati, Gus Ipul telah menyampaikan gagasan dan rencana-rencana yang akan dilakukan jika kelak memimpin Provinsi Jawa Timur. Namun sejauh ini pembicaraannya masih bersifat informal dan belum mengerucut menjadi rekomendasi politik.

Baca: Pilgub Jatim, PDIP Surabaya Sodorkan Risma Lewat Jalur Khusus

Mengenai kehadirannya di makam Bung Karno bersama Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Senin, 5 Juni 2017, Gus Ipul menegaskan tidak ada pembicaraan khusus tentang pencalonannya ini.

Dia justru datang dalam rangka diminta mendampingi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Said Agil Siroj, yang menjadi penceramah dalam peringatan itu. “Tetapi saya senang bisa berkenalan dengan tokoh-tokoh PDIP di Jawa Timur,” kata Gus Ipul.

Selanjutnya, Gus Ipul akan menunggu dan mengikuti mekanisme di internal partai yang berlaku. Termasuk kebijakan partai untuk menerima pendaftaran dari calon lain.

Bagi dia, pelaksanaan pemilihan gubernur Jawa Timur harus berlangsung sehat dan kompetitif. Karena akan lebih baik jika dalam pemilihan nanti tidak terjadi calon tunggal. Gus Ipul berharap akan banyak putra daerah maupun kader partai yang bagus dan muncul dalam pemilihan mendatang.

Sedangkan imbauan para kiai untuk menjaga situasi pemilihan gubernur berjalan aman dan kondusif, Gus Ipul melanjutkan, ini tidak bermakna sebagai arahan agar pelaksanaan pilgub dilakukan dengan calon tunggal.

Mengenai perbedaan di internal Partai Kebangkitan Bangsa yang semula mencalonkan Halim Iskandar dan berubah menjadi Gus Ipul, dia mengklaim telah membangun komunikasi baik dengan Muhaimin Iskandar maupun Halim. Ini sesuai mandat para kiai.

Disinggung tentang langkahnya yang terkesan memborong partai, Gus Ipul dengan tegas membantah. Dia justru mengaku tidak memiliki sumber daya dan kekuatan untuk membeli semua rekomendasi partai. “Saya tidak punya sumber daya untuk memborong partai,” kata dia.

Megawati Soekarnoputri mengaku berhati-hati dalam memberikan rekomendasi calon kepala daerah. Dia menegaskan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari rekomendasi itu. “Siapa pun yang nantinya didukung oleh partai dan mendapat rekomendasi, telah melalui pertimbangan yang matang,” katanya menegaskan.

Megawati juga menyatakan ada beberapa penilaian yang menjadi pertimbangannya dalam memberikan rekomendasi itu. Salah satunya adalah tidak memiliki hawa nafsu kuat atas kekuasaan.

Selain itu, Megawati akan menakar tingkat kematangannya untuk menduduki posisi tersebut. “Jadi kalau ada yang tidak mendapat rekomendasi, berarti memang belum waktunya,” katanya.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

11 Januari 2024

Alasan Ganjar Kampanye di Brebes dan Tegal: Pernah Kalah di Pilkada 2018

Ganjar mengatakan agenda kampanye di Brebes, Tegal, dan Kebumen karena pernah kalah di wilayah tersebut pada Pilkada 2018.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

30 Juni 2023

Kilas Balik 4 Pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang Pernah Terjadi Sebelum Pemilu 2024

Sebagai faktor mendulang suara, Alat Peraga Kampanye tidak jarang digunakan parpol atau pendukung kubu tertentu melebihi batas.

Baca Selengkapnya

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

20 November 2020

Target Pemilih 77,5 Persen di Pilkada 2020 Dinilai Terlalu Tinggi

Pengamat memperkirakan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 akan berbeda.

Baca Selengkapnya

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

14 Juli 2018

Khofifah Fokus Tuntaskan Kemiskinan di 10 Kabupaten Jawa Timur

Khofifah menggandeng TNP2K.

Baca Selengkapnya

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

13 Juli 2018

MK Terima 62 Permohonan Gugatan Sengketa Pilkada 2018

Sebanyak 39 dari 62 permohonan gugatan pilkada 2018 yang diterima MK adalah perkara pemilihan bupati.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

13 Juli 2018

Bawaslu: Hasil Pilkada 2018 di 13 Daerah Rawan Digugat

Bawaslu mengatakan selisih paling tipis terjadi di Kota Tegal.

Baca Selengkapnya

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

13 Juli 2018

Bawaslu: 5,9 Juta Formulir C6 di Pilkada 2018 Tak Didistribusikan

Bawaslu mencatat partisipasi dalam pemilihan gubernur di 17 provinsi hanya 69 persen.

Baca Selengkapnya

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

13 Juli 2018

Tiga Calon Gubernur Gugat Hasil Pilkada Serentak 2018

Jumlah gugatan sengketa Pilkada serentak 2018 bisa terus bergerak.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Partisipasi Pemilih di Papua Paling Tinggi

Dari hasil evaluasi pilkada 2018, Bawaslu menilai KPU perlu menggiatkan lagi sosialisasi agar pada pelaksanaan pileg dan pilpres 2019.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

13 Juli 2018

Pilkada 2018, Bawaslu Tangani 3.133 Laporan Pelanggaran

Bawaslu mencatat dugaan pelanggaran tertinggi ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah lebih dari 500 laporan.

Baca Selengkapnya