Ketua Pansus DPR: RUU Pemilu Akan Selesai Kamis Pekan Depan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 3 Juni 2017 18:01 WIB

Fadli Ramadhanil (Peneliti Perludem), Ferry Kurnia Rizkiansyah (Komisioner KPU 2013-2017), M. Lukman Edy (ketua Pansus RUU Pemilu DPR), Achmad Baidowi (Anggota Pansus RUU Pemilu) dalam acara diskusi Revisi UU Pemilu di Menteng, Jakarta Pusat, 3 Juni 2017. TEMPO/DWI FEBRINA FAJRIN

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu Lukman Edy mengatakan pembahasan RUU Pemilu diperkirakan akan selesai di level pansus pada Kamis 8 Juni 2017 pekan depan.

Lukman mengatakan, panja, tim perumus, dan tim sinkronisasi telah merumuskan dan mensinkronisasi 560 pasal yang terdapat dalam RUU Pemilu. Selanjutnya dari Senin hingga Rabu, kata Lukman, pansus hanya memeriksa ulang untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan terkait pasal yang terdapat dalam draft tersebut.
Baca :
Pansus RUU Pemilu Usulkan Penambahan 19 Kursi DPR
Kemendagri: Penambahan 19 Kursi DPR Bebani Keuangan Negara

“Kami pansus sudah siap hari Kamis untuk pleno akhir penyerahan hasil dari panja (panitia kerja) ke pansus,” ujar Lukman usai menjadi pembicara sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Juni 2017.

Pada pleno akhir tersebut, pansus akan kembali membahas lima isu krusial yang belum memperoleh keputusan tetap. Lima isu krusial dalam RUU Pemilu tersebut adalah ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), ambang batas parlemen (parliamentary threshold), alokasi kursi per dapil, metode konversi suara, dan sistem pemilu.

Lima isu krusial tersebut cukup rumit karena melibatkan struktur tinggi partai. Dia tak menampik, lobi-lobi politik pun terjadi untuk lima isu krusial tersebut.

Lima isu krusial di RUU Pemilu ini memang harus diakhir pembahasannya dengan minta pendapat fraksi. "Kami di pansus sepakat akan selesaikan di tingkat pansus, paripurna tinggal nerima atau nolak draft UU-nya,” kata Lukman.

DWI FEBRINA FAJRIN

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

13 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya