Polri Sebut Puluhan WNI Diduga Terlibat Tindakan Teror di Marawi  

Reporter

Sabtu, 3 Juni 2017 05:36 WIB

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkirakan terdapat 38 warga negara Indonesia (WNI) yang terlibat tindakan teror di Marawi, Filipina. Informasi itu bersumber dari data Detasemen Khusus Antiteror 88.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan dari 38 WNI itu, 37 orang di antaranya adalah laki-laki dan satu orang perempuan. Polisi menyebut mereka pelaku teror sebagai Foreign Terrorist Fighters. Dari 38 WNI, enam orang sudah dideportasi oleh pemerintah Filipina. Sedangkan yang diduga tewas ada empat orang.

Baca juga:
Laporan Tempo dari Filipina: Marawi seperti Kota Mati

Setyo Wasisto menjelaskan kelemahan dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu polisi tidak bisa mempidanakan mereka yang dipulangkan dari Marawi karena pelanggaran mereka terjadi di luar negeri. "Kami lakukan proses profiling terhadap mereka, apakah mereka ada data kegiatan di Indonesia. Karena mereka lakukan di Marawi, kami akan singkronkan dan ada data di profiling kami itu bisa dipidanakan," kata Setyo di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Juni 2017.

Setyo Wasisto menjelaskan WNI yang membela kepentingan negara lain bisa dipidana, dikenakan undang-undang keimigrasian.

Baca pula:
Tanggapan Jusuf Kalla Soal 11 Warga Indonesia di Marawi

Kini, polisi menjaga perbatasan di tiga pulau di wilayah Sulawesi Utara. "Polda Sulawesi Utara sudah men-deploy atau menetapkan 119 personel untuk menambah kekuatan di perbatasan," ujar Setyo Wasisto. Tiga pulau itu adalah Pulau Marore, Miangas, dan Nangusa. Ketiganya adalah pulau yang terluar di Sulawesi Utara dan jaraknya paling dekat dari Filipina Selatan.

"Rencana akan diperkuat oleh Brimob Nusantara yang diperkuat dari Brimob polda lain sekitar 200 orang. Nanti akan disebar memperkuat perbatasan bersama-sama dengan TNI yang sudah menempati pos di perbatasan juga," katanya.

REZKI ALVIONITASARI

Video Terkait:
Kepala BNPT Suhardi Alius: WNI yang Gabung ISIS Dibohongi, Diiming-Imingi Gaji




Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

7 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

8 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

14 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya