Anggota DPR Ade Komarudin usai menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek E-KTP, Jumat, 3 Februari 2017. EKO SISWONO TOYUDHO
TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mengapresiasi dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, ia mengkritik pembinaan tersebut baru menyentuh penyelenggara negara.
"Saya terima kasih Presiden (Jokowi) responsif atas kegundahan terhadap fondasi bangsa ini, meski saya lihat dari perpresnya baru penyelenggara negara saja dan belum menyeluruh," kata Ade mengomentari pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila di Jalan Mendawai I, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis 1 Juni 2017.
Akom, sapaan akrab Ade, menjelaskan badan tersebut penting untuk membendung doktrinasi ideologi selain Pancasila. Menurut dia, peran pembinaan Pancasila tidak cukup dilakoni oleh MPR. "Buktinya pembinaan itu hanya terbatas anggota DPR/MPR saja pada saat kunjungan ke dapilnya," kata dia. "Saya pikir perlu badan khusus."
Menurut Ade, badan tersebut juga untuk mengevaluasi internalisasi Pancasila yang pascareformasi disalahgunakan dengan munculnya kebebasan pascareformasi. "Saya termasuk orang yang sedih hanya karena pilkada nyaris bangsa ini terkoyak-koyak," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan PembinaanIdeologi Pancasila. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan pengisi unit mewakili tiga unsur: negara, tokoh masyarakat, dan agama.
Maraknya aksi intoleransi yang merongrong kebinekaan yang terjadi belakangan ini mendorong Jokowi membentuk unit kerja pemantapan Pancasila. Tugas unit ini salah satunya memberikan pemantapan dan pemahaman Pancasila dengan cara kekinian, antara lain lewat komik, video-blog (Vlog), dan media sosial seperti Instagram.
