TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan segera dipilih para pengisi Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang mewakili tiga unsur.
Nantinya akan ada sembilan orang yang duduk sebagai dewan pengarah dengan satu orang kepala. Sedangkan dari sisi tugas dan mandat, lanjutnya, sudah diatur dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2017 yang baru diterbitkan.
Dari Perpres itu, tiga unsur yang akan mengisi UKP-PIP ada tokoh kenegaraan; agama dan masyarakat; tokoh purnawirawan militer atau kepolisian dan pensiunan pegawai sipil negara dan akademisi. Kinerja mereka akan dibantu oleh tiga deputi. Ketiga deputi ialah pengkajian dan materi, deputi advokasi, serta deputi pengendalian dan evaluasi.
Pratikno menjelaskan Indonesia tengah menghadapi tantangan yang berbeda dengan sebelumnya. Kehadiran UKP-PIP untuk melahirkan inovasi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan itu. Simak pula : Megawati Ingatkan Pentingnya Makna Hari Lahir Pancasila
Pratikno tak menyebutkan apakah unit kerja juga akan mengawasi organisasi-organisasi yang berlawanan dengan Pancasila. "Setelah terbentuk mereka akan merumuskan program lebih detail," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menambahkan organisasi yang tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila sudah pasti tidak akan diterima. Namun khusus untuk pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, prosesnya berada di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM.
