Aksi Tolak Reklamasi Teluk Benoa, Peneliti: Punya Napas Panjang

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Jumat, 26 Mei 2017 14:52 WIB

Massa aksi tolak reklamasi Teluk Benoa dijaga aparat kepolisian saat menuntut anggota dewan menemui rakyat adat di halaman DPRD Bali, Kamis, 13 Oktober 2016.TEMPO/Bram Setiawan

TEMPO.CO, Denpasar - Gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa, Bali, yang terus bertahan, mendapat perhatian dari peneliti politik dan militerisme, Made Supriatma. Menurut Made, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) merupakan gerakan perjuangan rakyat yang memiliki napas panjang, bahkan hingga memasuki tahun keempat.

"Kita harus bangga karena tidak ada gerakan yang bisa sustain dan tinggi daya hidupnya," katanya saat diskusi bertajuk "Populisme: Dari Inggris, Amerika, hingga Bali" di Taman Baca Kesiman, Denpasar, Kamis, 25 Mei 2017.

Baca: Bank Dunia Segera Serahkan Kajian Awal Reklamasi Teluk Benoa

Peneliti dari Cornell University itu menjelaskan, gerakan ForBALI berjalan konsisten dengan tujuan dan lawan yang jelas. Menurut dia, gerakan tolak reklamasi harus bisa mendesak Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014.

"ForBALI ini merupakan gerakan yang diperhitungkan di tingkat lokal dan nasional. Saya kira, lebih bagus mengkaji strategi merapatkan barisan untuk langkah ke depan," ujarnya. Menurut dia, bukan hal sulit bagi Jokowi untuk membatalkan peraturan tersebut.

"Jokowi tidak perlu mengeluarkan ongkos politik," tuturnya.

Koordinator Divisi Politik ForBALI, Suriadi Darmoko, yang hadir dalam diskusi itu, mengatakan dukungan Made Supriatma menunjukkan sikap akademikus yang berani terbuka. "Bli Made menunjukkan keberpihakannya terhadap gerakan rakyat," katanya.

Simak pula: Tokoh Anti-Reklamasi Teluk Benoa Tolak Logika...


Menurut Suriadi, gerakan rakyat Bali menolak reklamasi harus langsung menuntut ke Jokowi. "Kewenangan pembatalan Perpres 51/2014 ada di tangan Presiden. Kami percaya penolakan reklamasi ini telah sampai ke Presiden," ujarnya.

Dia menambahkan, hingga saat ini, sudah ada 39 desa adat di Bali yang secara resmi menyatakan penolakan reklamasi di Teluk Benoa melalui paruman.

Suriadi menjelaskan, penolakan reklamasi Teluk Benoa yang sudah berjalan selama 4 tahun mampu menunda proyek PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). "Kami akan terus melakukan penolakan dengan cara-cara yang dijamin konstitusi hingga reklamasi Teluk Benoa dan Perpres 51/2014 dibatalkan," tuturnya.

BRAM SETIAWAN

Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

4 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

9 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

14 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

16 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

17 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

1 hari lalu

Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.

Baca Selengkapnya