Tjahjo Kumolo Minta Kepala Daerah Tindak Ormas Anti-Pancasila

Reporter

Selasa, 23 Mei 2017 08:25 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah meresmikan patung Soekarno di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta, 27 Maret 2017. TEMPO/Arkhelaus W

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan pentingnya menjaga persatuan dan merawat kebinekaan. Selain itu, ucap dia, integrasi pembangunan nasional dapat menyentuh semua masyarakat.

“Menjaga kondusivitas masyarakat, setiap kepala daerah harus mengambil tindakan tegas bila ada ormas yang kontra atau anti-Pancasila,” kata Tjahjo pada acara Kepemimpinan Kepala Daerah, Senin, 22 April 2017, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Jalan Taman Makam Pahlawan, Jakarta.

Baca juga:
Menteri Tjahjo Ajak Masyarakat Kritisi Info Hoax dan Provokatif

Forum tersebut dilaksanakan sebelum kepala daerah terpilih dilantik. Kegiatan ini untuk mengetahui program pemerintah serta menyelaraskan visi dan misi sewaktu kampanye.

Tjahjo menegaskan kepada para kepala daerah yang hadir dalam forum itu tentang perlunya integrasi pembangunan dengan baik dan perancangan matang. Kepala daerah wajib memperhatikan setiap satuan kerja perangkat daerah dan mengadakan evaluasi sekali sebulan.

Baca pula:
Tjahjo Kumolo: Ada Sanksi Bagi Daerah yang Hambat E-Government

Adapun yang perlu diperhatikan dalam perancangan daerah adalah belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, belanja hibah, pajak dan retribusi daerah, serta penerimaan daerah. Setelah program ini selesai, akan ada lagi program Lemhanas selama tiga bulan yang di dalamnya sudah termasuk program bela negara. Waktunya pelaksanaan Lemhanas ini dipilih pada Sabtu-Minggu.

Pilkada yang telah berlangsung, ujar dia, telah memporak-porandakan bangsa ini dengan dipakainya cara tidak baik oleh sekelompok orang yang ingin meraih kekuasaan. Bila kepala daerah tidak mampu mengelola, hal tersebut sewaktu-waktu menjadi meledak dan mengancam keberagaman bangsa.

MURDINSAH




Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

7 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

10 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

48 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

54 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya