Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi (tengah), menanggapi pertanyaan wartawan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, 16 Februari 2016. Damayanti Wisnu Putranti ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT). ANTARA/Hafidz Mubarak A
TEMPO.CO, Semarang - Kepolisian Daerah Jawa Tengah menyimpan rekaman closed-circuit television (CCTV) milik Universitas Diponegoro, Semarang, untuk menyelidiki penyebar spanduk dan poster bertuliskan "Garudaku Kafir". Keberadaan rekaman CCTV itu untuk mengetahui pelaku pemasang spanduk dan penyebar poster bernuansa anti-NKRI tersebut.
Condro mengaku mendapat informasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip terkait dengan penyebaran spanduk dan poster bertuliskan “Garudaku Kafir”. Informasi itu ditindaklanjuti dengan penyelidikan untuk mengetahui siapa penyebar spanduk dan poster itu. “Termasuk memeriksa saksi-saksi yang berada di situ,” ucap Condro.
Kapolda menuturkan saat ini masih banyak yang belum tahu pelakunya karena ada banyak yang datang dan pergi di kampus FISIP. Upaya menangkap penyebar spanduk dan poster yang isinya memprovokasi persatuan itu sebagai upaya menangkal radikalisme dan intoleransi. (Baca:Tolak Radikalisme, DPRD NTT Surati Presiden Jokowi)
Sebelumnya, terdapat lima selebaran, terdiri empat poster dan satu spanduk, yang isinya memancing konflik anti-NKRI. Poster dan spanduk itu ditempel di mading kampus dan beberapa tempat, seperti kantin dan area kampus FISIP Undip. Poster itu telah disita kepolisian pada Selasa lalu.
Wali Kota Semarang Hendar Prihadi mengaku telah melaporkan penyebaran spanduk bertuliskan “Garudaku Kafir” yang terpasang di sejumlah titik di kampus FISIP Undip. Ia berharap penyebar spanduk itu bisa ditangkap dan diketahui motifnya. “Supaya kasus ini bisa dituntaskan dan penyebar bisa ditangkap,” ucap Hendar. (Baca:Muhammadiyah: Ormas Anti-Pancasila Harus Ditindak Tegas)
Selain melapor ke polisi, Pemerintah Kota Semarang segera membuat program jangka panjang meyakinkan semua warga tentang NKRI harga mati. “Seharusnya kita sadar, bangsa kita saat berdiri sudah memikirkan keanekaragaman,” ujarnya.
Program itu, tutur dia, mensosialisasi NKRI berdasarkan Pancasila dengan melibatkan ormas, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai duta NKRI di masyarakat. Ini merupakan antisipasi terhadap langkah kelompok tertentu yang mencoba menggeser Pancasila.
