Jokowi Gratiskan Pengiriman Buku ke Daerah Tiap Tanggal 17

Reporter

Rabu, 17 Mei 2017 23:02 WIB

Presiden Joko Widodo mendongeng dihadapan ratusan siswa SD dan SMP, di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, 17 Mei 2017. Jokowi mendongeng Lutung Kasarung dalam peringatan Hari Buku Nasional tersebut. Tempo/Amirullah Suhada

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan menggratiskan pengiriman buku lewat kantor Pos Indonesia pada tanggal 17 setiap bulan. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat minat baca pada anak-anak.

"Sesuai dengan janji saya pada seluruh pegiat literasi, pegiat minat baca, setiap bulan nanti, ada satu hari kita bisa mengirimkan buku ke pelosok Tanah Air lewat kantor Pos setiap tanggal 17 itu digratiskan," kata Jokowi setelah memperingati Hari Buku Nasional di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 17 Mei 2017.

Baca: Hari Buku Nasional, Jokowi Mendongeng Lutung Kasarung di Istana

Khusus untuk bulan Mei ini, penggratisan dilakukan pada tanggal 20. Untuk bulan-bulan berikutnya, pengiriman buku gratis dilakukan setiap tanggal 17. Dia berharap upaya ini akan memperkuat minat baca pada seluruh masyarakat, khususnya pada anak-anak.

Pengiriman buku gratis ini, kata Jokowi, akan membuat buku-buku yang dikirim ke daerah menjadi lebih murah. "Karena kami tahu ongkos kirim dari kota ke desa, dari Jawa ke luar Jawa lebih mahal dari harga bukunya," kata Jokowi.

Jokowi memperingati Hari Buku Nasional di halaman tengah Istana Kepresidenan dengan menghadirkan sekitar 500 siswa SD dan SMP. Dalam kesempatan itu, Jokowi sempat mendongeng Lutung Kasarung, yang merupakan cerita rakyat dari Jawa Barat.

"Saya akan mendongeng Lutung Kasarung atau monyet yang tersesat," kata Jokowi saat mulai mendongeng.

Baca: Cerita Lucu Presiden Jokowi saat Menyusuri Jalur Trans Papua

Di akhir dongeng, Jokowi menyampaikan pesan yang terdapat dalam dongeng. "Untuk mencapai cita-cita, kita harus kerja keras, rajin belajar," kata Jokowi. Dia juga meminta para siswa untuk tidak menghina orang. "Jangan suka menghina orang, tidak boleh. Jangan menghujat orang, tidak boleh," kata Jokowi.

AMIRULLAH SUHADA

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

10 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

13 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

17 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

20 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya