Bangunan dan jalanan di atas salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, 2 Agustus 2016. ANTARA/Sigid Kurniawan
TEMPO.CO, Beijing - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan menyampaikan data reklamasi Teluk Jakarta setelah kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selesai. Dia berjanji menyampaikan data tersebut secara terbuka.
“Kami akan undang mereka yang memiliki data kajian reklamasi dan kita minta mereka juga mendengar paparan data yang kami (pemerintah) miliki," kata Luhut dalam keterangan tertulis Humas Kemenko Kemaritiman, Selasa, 16 Mei 2017. Saat itu Luhut tengah menghadiri forum Prakarsa Sabuk dan Jalansutra atau Belt and Road Initiative (BRI) di Beijing, Cina.
Menurut Luhut, paling cepat, kajian Bappenas untuk reklamasi Teluk Jakarta itu diumumkan setelah masa Hari Raya Idul Fitri, pada Juli 2017. "Akan diumumkan setelah Lebaran," ujarnya.
Sebelumnya, politikus senior Partai Amanat Nasional Amien Rais menantang Luhut untuk berdebat soal reklamasi. Amien mendorong reklamasi Teluk Jakarta dihentikan atau minimal dihentikan sementara (moratorium). "Kalau data Pak Luhut menunjukan reklamasi itu mengurangi banjir, ya sudah saya tiarap," kata Amin. "Tapi kalau kalau data kami lebih afdol, lebih kuat, tentu Pak Luhut harus hentikan reklamasi."
Amien khawatir bila proyek reklamasi hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pengembang dan pihak asing, terutama warga negara Cina. Ia berujar sudah ada pengembang yang membuat iklan di Hong Kong. "Reklamasi yang amat sangat nyata begitu, membuat kita jadi bertanya. Mungkinkah kita menyerahkan sebagian tanah air kepada pengembang seperti itu," kata dia.
