Pengamat: Kebebasan Rakyat Kini Lebih Terjamin Dibanding Orba

Reporter

Sabtu, 13 Mei 2017 22:39 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Maswadi Rauf mengatakan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik untuk Indonesia. Sebab jika dibandingkan dengan masa orde baru, kebebasan rakyat hari ini jauh lebih terjamin.

"Rakyat diberikan kebebasan, kewenangan untuk jadi penguasa. Rakyat boleh mengontrol pemerintah. Sementara pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Pas orde baru kan enggak," kata Maswadi dalam Seminar Internasional di Menara Universitas Nasional, Sabtu, 13 Mei 2017.

Maswadi mengatakan kemakmuran rakyat bisa tercapai jika masyarakat bisa memanfaatkan demokrasi dengan baik. Misalnya dengan memilih pemimpin yang benar dan tidak memilih pemimpin yang suka bagi-bagi duit saat kampanye. (Baca: Kaji Demokrasi, Universitas Nasional Kerja Sama dengan Malaysia)

"Jadi kalau rakyat memilih bener itu akan ada pemerintahan yang kuat, efektif, dan efisien. Jadi kitalah yang harus membenahi supaya demokrasi itu baik," tutur Maswadi.

Itu sebabnya, kata dia, tegaknya demokrasi tak ada berkaitan dengan kemakmuran rakyat. Namun kemakmuran rakyat berkaitan erat dengan kesadaran dalam menjalankan demokrasi dengan benar. Dia menjelaskan, demokrasi adalah salah satu cara membentuk pemerintahan. "Bisa saja pemerintahannya lemah, tidak becus, karena rakyat salah pilih," kata Maswadi. (Baca: Jokowi Sebut Praktek Demokrasi Sudah Kebablasan)


Adapun Ketua Program Doktor Universitas Nasional Massa Djafar menilai bahwa demokrasi di Indonesia saat ini perlu perbaikan. Demokrasi yang tumbuh tak boleh hanya secara prosedural, tapi juga tumbuh secara substansial.

Belum berhasilnya demokrasi secara substansial terlihat dari perekonomian Indonesia yang belum stabil. Selama ini, demokrasi justru melayani orang-orang berduit saja. Yang kuat semakin kuat, dan yang lemah tak kunjung terangkat. "Ini yang kami khawatirkan. Kemungkinan bisa saja orang ingin kembali ke otoritarian ketika sipil gagal," ujar Massa. (Baca: Tito Karnavian Bicara Fenomena Demokrasi Liberal Indonesia)


MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

1 hari lalu

Demo Dukung Palestina di Kampus AS Diberangus Polisi, PM Bangladesh: Sesuai Demokrasi?

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mengkritik pemerintah Amerika Serikat atas penggerebekan terhadap protes mahasiswa pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

3 hari lalu

Presiden Jokowi dalam Sorotan Aksi Hari Buruh Internasional Kemarin

Aksi Hari Buruh Internasional pada Rabu kemarin menyoroti janji reforma agraria Presiden Jokowi. Selain itu, apa lagi?

Baca Selengkapnya

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

3 hari lalu

Massa Aksi May Day Bakar Baliho Jokowi dan Hakim MK Sebagai Bentuk Kekecewaan

Peserta aksi Hari Buruh Internasional atau May Day membakar baliho bergambar Presiden Jokowi di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakpus

Baca Selengkapnya

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

4 hari lalu

Dosen Filsafat UGM Sebut Pentingnya Partai Oposisi: Jika Tidak Ada, Maka Demokrasi Tambah Merosot Jauh

Keberadaan partai oposisi sangat penting untuk memberikan pengawasan dan mengontrol jalannya pemerintahan. Ini pendapat dosen filsafat UGM.

Baca Selengkapnya

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

5 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

8 hari lalu

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

13 hari lalu

Dosen Politik Universitas Udayana Sebut 5 Skenario Potensial Putusan Sengketa Pilpres oleh Hakim MK

Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana (Unud) prediksi 5 skenario potensial putusan MK sengketa Pilpres 2024 yang akan di gelar Senin, 22 April 2024

Baca Selengkapnya

Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

33 hari lalu

Kelompok Pemantau Eopa: Pemilu Turki Belum Sepenuhnya Kondusif bagi Demokrasi

Kelompok pemantau pemilu dari Dewan Eropa mengatakan lingkungan pemilu Turki masih terpolarisasi dan belum sepenuhnya kondusif bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Respons Bambang Widjojanto Soal MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

33 hari lalu

Respons Bambang Widjojanto Soal MK Panggil 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres

Bambang Widjojanto menilai MK ingin sungguh-sungguh memeriksa setiap bukti dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

38 hari lalu

Ketika Ganjar dan Mahfud Md Kompak Berharap MK Selamatkan Demokrasi

Mahfud Md berharap MK mengambil langkah penting untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya