TEMPO.CO, Banda Aceh - Mantan Menteri ESDM Sudirman Said menjadi pembicara dalam diskusi yang bertema kedaulatan Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Banda Aceh, Sabtu 13 Mei 2017. Diskusi difasilitasi oleh Pusat Studi HAM Fakultas Hukum dan Institut Harkat Negeri (IHN).

Dalam paparannya yang berjudul Menyongsong Seabad Kemerdekaan, Sudirman mengungkapkan ada 5 hal yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia ke depan. Pertama adalah kesenjangan terkait ekonomi.

"Bayangkan di Indonesia, dua persen masyarakat menguasai 60 persen aset produktif. Indonesia adalah negeri yang kesejangan ekonomi paling tinggi nomor 4 di dunia,” katanya, Sabtu 13 Mei 2017. (Baca: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Penolak Bhinneka Tunggal Ika)

Kedua adalah kohesi sosial, yang dapat memicu aksi-aksi demo aksi demo dan rakyat saling bertabrakan. Selanjutnya adalah fakta hukum tentang pemberantasan korupsi. Banyak lembaga hukum negara yang tidak dipercaya oleh rakyat dalam penanganan kasus-kasus.

”Yang dianggap kredibel hanya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tapi selalu kena hantam,” kata Sudirman yang juga pendiri IHN.

Hal keempat yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia adalah politik. Kontraversi politik selalu muncul di Indonesia karena tidak mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang luhur. Banyak yang mengurus republik hanya melihat short time, siapa presiden atau gubernur dan wali kota ke depan, bukan mendorong pemikiran jangka panjang. (Baca: Cerita Megawati Soal Pengaruh Pancasila bagi Dunia)

Selanjutnya yang terakhir adalah kemampuan persaingan dalam perkembangan globlal. ”Apa kita mampu bersaing, kalau kita sibuk fokus dengan urusan jangka pendek? Lupa pada aspek-aspek yang besar untuk globalisasi,” kata Sudirman. ”Dua tahun jadi menteri, saya sudah banyak melihat.”

Sudirman Said menceritakan sejumlah pengalaman saat menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Setelah tak lagi menjadi Menteri, dia mengakui mengurus CSO (Civil Society Organinization), yang fokus kepada sumber pemikiran independen guna mendorong pemikiran jangka panjang menjaga kedaulatan bangsa. (Baca: Cara Sudirman Said Menikmati Waktu Senggang Selepas Jadi Menteri)

Selain Sudirman Said, diskusi juga menghadirkan narasumber dari akademisi seperti DR Nazamuddin, Kemal Pasha, Suraiya Kamaruzzaman dan Khairani Arifin.

Nazamuddin yang juga Pembantu Rektor Unsyiah memaparkan tentang pentingnya memastikan keadilan ekonomi pusat dan daerah sebagai bagian untuk menjaga kedaulatan bangsa ke depan. ”Kalau tidak dilakukan, maka ketidakpuasan akan terakumulasi nantinya dan muncul konflik, seperti di Aceh dulunya,” katanya.

Para peserta diskusi selanjutnya membahas tentang bagaimana cita-cita, kenyataan dan langkah ke depan dalam menjaga kedaulatan Indonesia. ”Hasil pemikiran akan dikumpulkan dan dikompilasi nantinya dari seluruh Indonesia,” kata Khairani Arifin. (Baca: Peneliti LIPI: Ada Upaya Menggeser Ideologi dari Pancasila)

ADI WARSIDI