Warga yang tidak memiliki kartu tanda penduduk dan surat keterangan melakukan protes kepada panitia pemungutan suara di TPS kawasan Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Rabu, 19 April 2017. TEMPO/Caesar Akbar/Magang
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ragu-ragu mengumumkan temuan baru dari kasus proyek e-KTP. Ia juga berharap perkara itu bisa segera diungkap.
Akbar mengatakan temuan baru dari KPK bisa memberikan kepastian dari dugaan-dugaan yang ditujukan kepada anggota Partai Golkar. “Kalau tidak ada hal yang baru tapi tetap dikait-kaitkan dengan Golkar, tentu akan berpengaruh ke partai,” katanya di Jakarta, Kamis, 11 Mei 2017.
Akbar mengimbau kader Golkar agar berfokus pada proses hukum kasus e-KTP. Jika proses hukum dinilai semakin berpengaruh terhadap agenda partai, khususnya pada 2019, ia menilai perlu dibicarakan langkah baru.
Langkah tersebut dibahas di lingkup internal partai. Ia mengatakan pembahasan bisa saja mengarah ke musyawarah nasional luar biasa. “Kalau berdasarkan kesepakatan, ya, kenapa tidak,” kata Akbar.
Namun Akbar menyatakan hingga saat ini belum mendengar rencana munaslub akan digelar. Ia juga belum mendengar rencana gelaran rapat pimpinan nasional Golkar pada 27 Mei mendatang.
