TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan pemerintah menjamin keselamatan fisik dan harta benda semua anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah masih mengizinkan HTI tetap menjalankan kegiatan hingga ada keputusan berkekuatan tetap dalam rencana pembubaran organisasi di pengadilan.

“Aparat dan masyarakat tak boleh main hakim sendiri. Tindak kekerasan dan perusakan hak milik HTI sama sekali tidak boleh terjadi,” kata Lukman, Selasa, 9 Mei 2017. “Biarkan nanti pengadilan yang mengambil keputusan mengenai langkah hukum pemerintah dalam pembubaran HTI.” (Baca: HTI Dibubarkan, Polri: Rekaman Dakwah Pendirian Khilafah Jadi Bukti)

Berbagai respons muncul sejak pemerintah mengumumkan niat membubarkan HTI, Senin lalu. Gerakan Pemuda Anshor Kalimantan Timur, misalnya, meminta pemerintah daerah memastikan berhentinya seluruh kegiatan HTI di provinsi tersebut. Menurut Ketua GP Ansor Kalimantan Timur Fajri Alfarobi, meski belum ada keputusan berkekuatan hukum dari pengadilan, HTI tak boleh lagi melanjutkan seluruh kegiatannya. “Kami akan mengawal keputusan pemerintah RI tentang rencana pembubaran HTI,” kata Fajri.

GP Ansor DI Yogyakarta juga mendesak pemerintah daerah memantau kader HTI yang diduga akan segera menyeberang ke organisasi lain. Menurut dia, ideologi HTI bakal tetap tumbuh subur karena menyasar mahasiswa. “Bubar saja tak cukup, harus dipantau ketat,” ujar Wakil Ketua GP Ansor DI Yogyakarta Ambar Anto. (Baca: Berita Terbaru, Alasan HTI Tolak Sistem Demokrasi Pemerintah Kini)

HTI memang menolak menghentikan kegiatan meski pemerintah akan menempuh jalur hukum untuk membubarkan ormas tersebut. Ketua HTI Sumatera Selatan Mahmud Jumhur mengatakan aktivitas dakwah akan terus berlanjut hingga adalah keputusan hukum yang diperkirakan memakan waktu satu tahun. “Pengumuman lisan tak membubarkan HTI,” katanya.

Kepolisian dan TNI juga mengatakan siap mengawal proses pembubaran organisasi yang masuk ke Indonesia pada 1980-an ini. “Ormas tetap berhak menyelenggarakan kegiatan. Sambil menunggu surat pastinya dari pusat, kami akan memantau kegiatan mereka,” kata Komandan Komando Distrik Militer 0273/Klaten Letnan Kolonel Infanteri Bayu Jagad. (Baca: Jusuf Kalla Sebut Paham HTI Tak Sesuai Konsep Kenegaraan)

PARLIZA HENDRAWAN | PRIBADI WICAKSONO | DINDA LEO LISTY l EDI FAISOL | SAPRI MAULANA | FRANSISCO