Cerita Gubernur Ganjar Pranowo yang Pernah Berbicara di Forum HTI

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 10 Mei 2017 06:30 WIB

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam kegiatan gerakan Tolak Hoax di Semarang, Jawa Tengah, 8 Januari 2017. Facebook.com/Ganjar-Pranowo

TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah diundang untuk berbicara di forum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan ia mengaku sering berbincang dengan sejumlah anggota HTI di forum-forum tak resmi.

“Selama ini pernah ngobrol dengan HTI di Jakarta sempat diundang sebagai pembicara,” kata Ganjar Pranowo di kantornya, di Semarang, Selasa, 9 Mei 2017.

Baca: Menolak Dibubarkan Pemerintah, HTI Siapkan Perlawanan Hukum

Ganjar mengaku bertemu dengan anggota HTI tak hanya di acara resmi, tapi juga di acara informal. “Ngobrol biasa kadang ketemu di car free day,” kata ganjar menambahkan.

Meski tak menjelaskan rinci pembicaraan yang ia lakukan, Ganjar menilai tak mempersoalkan perbedaan ideologi anggota HTI. Ia menjelaskan meski beda ideologi dengan HTI, tapi sebagai manusia perlu saling interaksi.

Ganjar juga menyatakan tak perlu membesarkan-besarkan pembubaran HTI, sebagai kepala daerah ia masih menunggu putusan pengadilan yang menyidangkan sidang protes pembubaran HTI. “Masuk pengadilan kan tunggu putusan tak ada kebijakan lanjutan pembubaran HTI di daerah,” katanya.

Ia mengaku pemerintah pusat yang mengambil putusan, sedangkan tindakan daerah tinggal menunggu.

Simak pula: Disebut Usung Konsep Khilafah Indonesia, Ini Pengakuan HTI

Ketua HTI Jawa Tengah Abdullah menyatakan organisasinya memandang belum dibubarkan oleh pemerintah. Ia beralasan HTI ormas berbadan hukum. “Sehingga proses hukum pembubaran harus ditempuh,” kata Abdullah.

Ia mengacu Undang-Undang Keormasan Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur proses pembubaran harus dilalui surat peringatan satu hingga tiga. “Baru di kejaksaan, kemudian ada proses peradilan, itu pun bisa banding hingga inkrah di MA,” kata Abdullah menjelaskan.

Pernyataan Wiranto sebagai menteri koordinator politik hukum dan keamanan hanya membentuk opini. Hal itu disayangkan karena tak dilakukan proses hukum. Sedangkan kewenangan pembubaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Semetinya yang paling berwenang untuk menyampaikan keputusan Kemenkum HAM,” katanya.

EDI FAISOL

Berita terkait

10 Makanan Khas Kota Semarang yang Wajib Dicoba: Yang Manis Hingga Asin

2 hari lalu

10 Makanan Khas Kota Semarang yang Wajib Dicoba: Yang Manis Hingga Asin

Wingko babat merupakan makanan tradisional dari area Kota Semarang. Kudapan dari parutan kelapa, tepung beras ketan dan gula ini cocok buat ngeteh.

Baca Selengkapnya

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

3 hari lalu

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

Sejarah Kota Semarang bermula pada abad ke-8 M, bagian dari kerajaan Mataram Kuno bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota menjadi pelabuhan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

3 hari lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

3 hari lalu

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

5 hari lalu

Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

8 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

9 hari lalu

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.

Baca Selengkapnya

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

9 hari lalu

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.

Baca Selengkapnya

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

9 hari lalu

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

9 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya