TPDI Mencium Upaya Mengaburkan Pengusutan Kasus Makar, Sebabnya..

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 6 Mei 2017 08:11 WIB

Gerakan Nasional Penggerak Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau GNPF MUI bersama beberapa organisasi kemasyarakatan dan kuasa hukum Muhammad Al Khaththath memberi pernyataan bersama untuk menyikapi penahanan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam, Al Khaththath atas dugaan kasus makar di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, 3 April 2017. Tempo Rezki Alvionitasari.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) mengindikasi adanya upaya mengaburkan pegusutan kasus makar yang tengah berjalan di kepolisian. Pendapat itu muncul sebagai reaksi atas sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmanto yang menyebut pemberitaan terkait makar hanyalah hoax.

“Pernyataan Gatot Nurmatyo berimplikasi memberi angin segar bagi kelompok masyarakat yang sedang membangun kekuatan untuk melakukan makar, juga mengindikasikan adanya loyalitas ganda beberapa petinggi TNI pada gerakan yang diduga makar,” ujar Koordinator TPDI Petrus Selestinus lewat keterangan tertulis, Sabtu, 6 Mei 2017.
Baca :
Anggota DPR Ini Minta Jokowi Membela TNI Terkait Isu Dugaan Makar
Dugaan Makar, Polisi: Al Khaththath dalam Proses Pemberkasan

Menurut Petrus, Gatot selaku petinggi TNI seharusnya mendukung tugas polisi dalam penegakan hukum. “Bukan malah mengeluarkan pernyataan secara terbuka dan mendestruksi Polri,” kata dia.

Penetapan sejumlah tokoh dan aktivis sebagai tersangka makar dinilai menguatkan dugaan bahwa rencana menggulingkan pemerintahan memang benar ada. Mereka yang sempat ditangkap, antara lain Sri Bintang Pamungkas, Ratna Sarumpaet, Ahmad Dhani, Firza Hussein, Adityawarman, Kivlan Zei, Eko, Alvin Indra, Rachmawati Soekarnoputri, Jamran, dan Hatta Taliwang.

Para individu tersebut diduga mengadakan puluhan pertemuan untuk membahas rencana menggulingkan pemerintahan. Polisi pun menjerat mereka dengan Pasal 107 Jo 110 Jo 87 KUHP tentang Makar dan Permufakatan Jahat.
Simak juga : Tokoh FPI ke Kalimantan Barat, 2780 Anggota TNI-Polri Disiagakan

TPDI, kata Petrus, menuntut Gatot segera mencabut pernyataan yang diucapkan saat menjadi pembicara di salah satu stasiun televisi, Kamis malam lalu. “Karena pernyataan yang demikian dapat menjatuhkan wibawa Presiden, wibawa TNI, Polri, dan media massa.”

Dampak negatif lain yang disebut Petrus adalah melemahnya soliditas dan loyalitas TNI kepada Presiden RI. Penyataan Gatot pun bertentangan dengan posisi kepolisian yang tengah mengusut kasus makar tersebut.

YOHANES PASKALIS

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

14 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

15 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

21 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya