TEMPO.CO, Jakarta --Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kebebasan pers tidaklah bersifat mutlak. Ada tanggung jawab yang diemban pers atas kebebasan yang dimilikinya. Sebab, di atas kebebasan, ada tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan.

"Kebebasan itu bukan hanya untuk kebebasan. Tetapi kebebasan untuk bagaimana memajukan negeri ini," kata Kalla saat membuka acara World Press Freedom Day di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2017.

Baca: Peduli Konten Sesuai Kode Etik, 26 Media Online Dirikan AMSI

Menurut Kalla, hal penting yang harus menjadi pertimbangan dalam kebebasan adalah ada keadilan di atas kebebasan. Di atas keadilan ada kedamaian yang harus tercipta. "Apabila media bebas tapi tidak ada kedamaian, menimbulkan konflik. Tentu media harus bertanggung jawab," kata Kalla.

Begitu juga sebaliknya, jika ketidakadilan atau konflik sedang terjadi di suatu bangsa, maka media harus berbuat dalam upaya menciptakan keadilan atau meredam konflik. Media, kata Kalla, harus menjalankan, membela, atau meluruskan penyimpangan sehingga terciptanya keadilan, perdamaian, dan kemajuan di suatu negara.

Simak: Wartawan NET TV Dipukul dan Diludahi Saat Liput Banjir Kemang

Kalla mengatakan setelah era reformasi yang memberi kebebasan pers, tidak ada lembaga sensor yang mengawasi pers. Namun bukan berarti pengawasan terhadap pers sama sekali hilang. Sebaliknya, pers bertanggung jawab dengan landasan etika dan aturan internal masing-masing media.

"Di Indonesia penyensoran tidak ada lagi, tapi yang kita harapkan ialah media menyensor dirinya demi persatuan, demi demokrasi, dan demi juga keadilan bangsa," kata Kalla.

Kalla percaya jika pers tidak bisa menjaga etika, maka kepercayaan pada media akan berkurang. Media yang baik, apalagi media arus utama (mainstream), menurut Kalla, harus mendapat kepercayaan dari masyarakat. "Kerpecayaan hanya timbul dari objektifitas, kecepatan, dan hasil daripada kebebasan itu sendiri," kata Kalla.

Lihat: Hari Buruh, AJI Makassar Dorong Perda Perlindungan Jurnalis

Ihwal sikap kritis pers, Kalla mengatakan pemerintah di mana saja butuh kritik dan pandangan yang kritis. Dengan kritik dan pers yang kritis itulah arah negara dapat tetap terjaga. Sebenarnya, kata Kalla, tanpa kritik media yang mewakili pandangan masyarakat, maka media juga sudah memberikan manfaat yang besar atas kebebasan tersebut.

"Tapi negara tanpa kritik, negara tanpa pandangan-pandangan kritis tidak juga dapat menjalankan misi kenegaraannya, pemerintahannya yang baik dan adil," kata Kalla.

Karena itulah Kalla berharap pers bisa menjalankan peran tersebut dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, pemerintah juga menjamin keselamatan dan menjamin tidak adanya intervensi kepada media. "Tapi media juga tentu harus bersikap objektif, bagaimana menjalankan pemberitaan tersebut," ujar Kalla.

AMIRULLAH SUHADA