TEMPO.CO, Makassar - Wakil Presiden Jusuf Kalla geram melihat Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto yang tak bisa menyelesaikan kisruh harga lots (kavling kios) di Pasar Sentral, Makassar. Da menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit dalam proyek pembangunan Pasar Sentral.

Puncak kemarahan Jusuf Kalla terlihat saat Wali Kota Ramdhan bertanya kepada perwakilan pedagang, "Kamu dari asosiasi mana?"

JK langsung naik pitam dan menyergah, tidak peduli asosiasi-asosiasi karena ini juga warga Makassar. "Saya sudah perintahkan mereka (KPK dan BPKP) untuk lakukan audit. Tingal menghitung siapa masuk penjara. Ingat saya tidak main-main itu," kata Jusuf Kalla sambil menunjuk-nunjuk Wali Kota Makassar saat menerima perwakilan pedagang Pasar Sentral di rumah pribadinya Jalan Haji Bau, Makassar Senin 1 Mei 2017.
Baca :
Hak Angket Disetujui DPR, Wapres JK: KPK Cukup Kuat

Dia mengatakan harga lots di Pasar Sentral memang terbilang mahal karena pengembang menawarkan harga mulai Rp 65 juta hingga Rp 165 juta. Padahal para pedagang harus dibina dengan baik, sehingga dibutuhkan kerja sama kedua pihak. "Harganya jangan lebih dari Rp 30 juta per lots," JK menegaskan.

Menurut Jusuf Kalla, jika harganya mahal maka pedangang semakin hancur karena sebelumnya pernah mengalami kebakaran pada 2014 lalu. Dengan kerugian material mencapai Rp 2 triliun dari total 3 ribu kios dan 130 ruko yang terbakar. "Kalau harganya mahal mereka hancur, belum menjual sudah hancur, sudah kena kebakaran banyak lagi utangnya di bank-bank," ucap dia dengan nada tinggi.

Karena itu, Jusuf Kalla tak menginginkan kejadian seperti di Jakarta terjadi di Makassar gara-gara Pasar Sentral tersebut. Padahal tugas pemerintah untuk memajukan bangsa dan daerah sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik. "Wali kota dan Gubernur jangan rakyat kecil kena bahaya. Jangan sampai seperti Jakarta orang demo besar-besaran."

Polemik Pasar Sentral memang telah terjadi sejak 2016 lalu ketika pengerjaannya masuk di tahap perampungan. PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR) selaku investor mematok harga kios yang dinilai sangat memberatkan para pedagang. Bahkan hingga kini belum ada titik temu terkait harga lots itu.

Perwakilan pedagang Pasar Sentral, Bacori menyampaikan semua keluhannya dihadapan Wapres JK. Dan dia (JK) menginginkan harga lods tak boleh lebih dari Rp 30 juta, sedangkan permintaan pengembang Rp 65 juta per lots. "Jadi sekarang BPKP diminta turun untuk melakukan audit, layak atau tidak harga yang ditawari pengembang,' ucap Bacori.

Wali Kota Makassar, Ramdhan Pomanto hanya mengangguk-angguk saat dimarahi oleh JK. Dia berkata akan menyelesaikan secepatnya polemik yang ada di Pasar Sentral. "Iya, siap-siap Pak," kata Danny sapaannya.
Simak pula : Buruh Peringati May Day, Setya Novanto: Silakan Berdemonstrasi Tertib

Bacori juga mengaku para pedangan tetap berharap sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh Wapres JK. Karena harga lots yang disodorkan pengembang mahal. "Bahkan kita sempat ditakut-takuti kalau tidak bayar uang muka atau tanda jadi dianggap hangus," tuturnya.

Namun Bacori mengatakan pihaknya tak mengetahui harga yang sebenarnya di Pasar Sentral karena tak ada surat keputusan dari Wali Kota Makassar.

DIDIT HARIYADI