Jokowi: Patroli Laut Indonesia Filipna Malaysia Segera Dilansir

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 29 April 2017 07:27 WIB

Presiden Jokowi (kiri), berbincang dengan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada kunjungan kenegaraan di Istana Malacanyan, Manila, Filipina, 28 April 2017. Kunjungan Jokowi ke Filipina juga untuk menghadiri KTT ASEAN. AP

TEMPO.CO, Manila - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Filipina sepakat menjalin kerjasama dalam keamanan maritim. Dalam waktu dekat patroli maritim yang dilakukan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan diluncurkan.

"Kami akan meluncurkan patroli maritim trilateral Indomaphi (Indonesia-Malaysia-Philiphines) sesegera mungkin," kata Jokowi dalam pernyataan pers bersama dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Istana Malacanang, Manila, Jumat, 28 April 2017.
Baca : Jokowi Bakal Tekankan Soal Kerakyatan di KTT ASEAN di Manila

Lebih jauh, untuk memerangi tindak kriminal transnasional, Indonesia dan Filipina sepakat melakukan join working group dalam menghadapi terorisme pada tahun ini. "Ini meluaskan MoU pada 2014 dalam mengkonter terorisme dan memperkuat kerjasama informasi intelijen," kata Jokowi.

Presiden Duterte mengatakan kerjasama keamanan dilakukan untuk menyikapi ancaman yang terjadi. "Kerjasama ini juga untuk menunjukan kesiapan membangun kerjasama melawan terorisme, kekerasan ektremisme, dan pembajakan laut, serta kejahatan transnasional, termasuk narkoba," kata Duterte.
Simak : Hadiri Komunitas Menteri Polhukam ASEAN, Wiranto Usung 5 Isu Ini

Duterte juga mengaku senang dengan ditandatanganinya kerjasama pembukaan jalur laut kapal Roll-on Roll off (RoRo) Davao-General Santos-Bitung. Pembukaan jalur ini dianggapnya akan memfasilitasi pergerakan barang kedua negara. Persemian jalur laut ini akan dilakukan Jokowi dan Duterte pada Minggu, 30 April 2017, di Davao.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan prosedur latihan bersama antara Indonesia dan Filipina akan dibuat sebagai pelaksanaan joint working group. Sebab saat kedua negara melakukan latihan bersama, pelaksanaannya akan tidak mudah. "Masing-masing punya prosedur, mengawinkan prosedur ini tidak mudah komunikasi persandiannya," kata Wiranto.
Simak juga : Bertolak ke Filipina, Jokowi Bertemu Duterte dan Hadiri KTT ASEAN

Menjaga keamanan jalur laut Indonesia dan Filipina ini menjadi konsen kedua negara. Sebab, selama ini telah terjadi aksi pembajakan terhadap kapal dagang yang dilakukan kaum pemberontak di Filipina selatan. "Kedua presiden menekankan pentingnya keamanan maritim di wilayah Indonesia-Filipina," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Apalagi, Indonesia telah menyepakati pembukaan jalur laut kapal RoRo Davao-General Santos-Bitung. Perairan itu, kata Retno, tidak jauh dengan wilayah perairan Sulu di Filipina bagian selatan yang dianggap rawan pembajakan. "Sulu ada di sisi barat jalur RoRo, karena itu, faktor keamanan menjadi sangat penting," kata Retno.

AMIRULLAH SUHADA
Lihat pula : Menteri Lukman Ingatkan Penceramah: Ajak Kebaikan, Bukan Konflik

Berita terkait

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

3 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

12 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

14 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

22 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

22 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

23 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya