Soal Kesejahteraan Petani, BPS dan Kementan Beda Pendapat

Reporter

Kamis, 27 April 2017 23:02 WIB

Ilustrasi panen/sawah. ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penggunaan Nilai Tukar Petani (NTP) untuk mengukur kondisi kelayakan usaha petani lebih tepat jika dibandingkan dengan menggunakan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP). BPS berseberangan dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menilai NTUP lah lebih mampu menggambarkan kelayakan usaha petani.

"Menurut saya NTP itu saat ini sudah tepat, karena ikut memperhatikan barang konsumsi. Sementara NTUP hanya memasukan barang modal, kan petani juga melakukan aktivitas konsumsi," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis, 27 April 2017.

Baca: Begini Caranya Menarik Minat Orang Muda Jadi Petani

NTP merupakan angka perbandingan antara harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan oleh petani. NTUP memiliki pengertian yang sama, namun tidak memperhitungkan biaya konsumsi dalam komponen harga yang dibayarkan atau dikeluarkan petani.

"NTUP baru bisa untuk melihat kemampuan produksi petani, karena yang dibandingkan hanya produksi dan biaya produksi," kata Suhariyanto. NTP, NTUP, dan juga upah nominal, serta upah riil buruh tani, merupakan sejumlah komponen yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani di Indonesia.

Simak: Petani Menangis Harga Bawang Merah Terjun Bebas, Rp 2 Ribu/Kg

Sebelumnya dalam rilis survei oleh BPS, NTP terus merosot sejak awal 2017. NTP pada Januari 2017 berada di level 100,91 atau turun 0,56 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Februari 2017, NTP kembali turun 0,58 persen menjadi 100,33. Lalu terakhir Maret 2017, NTP berada di angka 99,95 atau seret 0,38 persen.

Meskipun demikian, Suhariyanto mengakui bahwa indeks NTP dan NTUP sendiri masih memiliki beberapa kelemahan. "NTP dan NTUP itu kan sudah lama, diskusi di level akademik pun juga masih mengandung perdebatan. Tapi untuk NTP misalkan, itu baru sebatas mengukur daya beli atau kelayakan usaha, kalau untuk ukuran kesejahteraan belum bisa," ujarnya.

Menurut dia harusnya indeks harga yang diterima petani bukan dari hasil pertanian saja karena kenyataan saat ini banyak petani yang juga bekerja di luar sektor pertanian. Suhariyanto menilai bahwa sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada petani yang saat ini hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian semata.

Lihat: Konflik Agraria, Petani Gelar Aksi Kubur Diri di Depan Istana

Kelemahan lain dari penggunaan NTP dan NTUP untuk melihat kesejahteraan petani, menurut Suhariyanto, adalah karena tidak diperhitungkannya faktor aset yang dimiliki oleh petani.

"Untuk survei biasa memang belum, tapi sebenarnya aset ikut dihitung dalam Survei Hasil Pendapatan Petani, bahkan juga menghitung pendapatan petani dari sektor pertanian dan nonpertanian, tapi sayangnya itu hanya dilakukan 5 tahun sekali."

FAJAR PEBRIANTO

Berita terkait

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

2 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

4 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

4 hari lalu

Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

5 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

5 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

6 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

6 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

7 hari lalu

Pupuk Subsidi Sudah Bisa Ditebus, Hanya di Kios Resmi

PT Pupuk Indonesia mengumumkan pupuk subsidi sudah bisa ditebus di kios pupuk lengkap resmi wilayah masing-masing.

Baca Selengkapnya

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

7 hari lalu

Kemendag Dorong Produk Pertanian Indonesia Masuk Pasar Australia, Manggis Paling Diminati

Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Atase Perdagangan RI di Canberra berupaya mendorong para pelaku usaha produk pertanian Indonesia memasuki pasar Australia.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

10 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya