Menpan RB: Ada Potensi Inefisiensi Anggaran di Daerah Rp 392 T

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Kamis, 27 April 2017 12:55 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (kiri atas), memberi tanggapan usai paparan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016 di Gedung Sate, Bandung, 26 Agustus 2016. Menteri Asman Abnur tengah berkunjung ke daerah untuk mencari role model program kementeriannya. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan masih banyak kabupaten/kota yang tidak efisien menggunakan anggarannya. Menurut dia, ada potensi inefisiensi sebesar Rp 392 triliun.

"Anggarannya habis tapi hasilnya tidak jelas," kata Asman dalam acara “Pembekalan Pemerintahan Dalam Negeri” bagi kepala daerah di Jakarta, Kamis, 27 April 2017. Ia menyatakan, kalaupun kepala daerah mempunyai program kerja, dari sisi sasaran tidak tercapai sesuai visi dan misinya.

Baca:

Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama Idul Fitri Selama 4 Hari
Kementerian PAN-RB Siapkan Aturan Teknis Redistribusi Guru

Karena itu, bupati/wali kota mesti memantau program kerja hingga ke tingkat eselon II. Pasalnya, ucap Asman, masih ada kepala daerah yang tidak mengetahui kinerja bawahannya saat merealisasikan program kerja. "Misalnya program irigasi. Ada irigasi tapi tidak ada sumber airnya," ujarnya.

Padahal Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti agar para kepala daerah berfokus pada penggunaan anggaran. "Tidak perlu banyak program prioritas, tapi yang penting jadi," tutur Asman menirukan pesan dari Presiden Jokowi.

Inefisiensi hanya salah satu masalah pada pemerintah daerah. Asman menambahkan, tidak imbangnya belanja pegawai dengan belanja modal masih menjadi persoalan. Dari 509, ada 134 kabupaten/kota yang belanja pegawainya lebih besar dari belanja modal.

Simak pula:
Hak Angket ke KPK, Fahri Hamzah: Untuk Mengungkap Kebenaran

"Belanja pegawainya di atas 50 persen," ucap Asman. Menteri Asman menilai, bila belanja pegawai masih lebih besar, akan menjadi beban bagi kepala daerah untuk merealisasikan janji-janji saat kampanye.

Agar anggaran pendapatan belanja daerah bisa optimal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah membentuk tim untuk memberi pelatihan. Selain itu, Asman menjadikan pemda yang bagus dalam penggunaan anggaran sebagai contoh atau mentor bagi daerah lain. "Misalnya, Kota Bima akan menjadi contoh di wilayah Indonesia timur," katanya.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

15 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

31 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN yang Bakal Dipindah ke IKN Dipangkas Menjadi 6.000, Mengapa?

21 Februari 2024

ASN yang Bakal Dipindah ke IKN Dipangkas Menjadi 6.000, Mengapa?

Saat ini di IKN baru terdapat 47 tower, di mana satu tower berisi 60 unit tempat hunian untuk ASN, TNI/Polri, eselon I dan lainnya.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

20 Januari 2024

Mahfud Md cerita Seorang Bekas Ketua DPRD Diperas karena Tersandera Kasus Korupsi APBD

Mahfud Md menyebut aparat itu memeras dengan janji tidak akan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi APBD.

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

18 Januari 2024

Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca Selengkapnya

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

18 Januari 2024

Gibran Tanggapi Usulan Fraksi PDIP Agar Mundur dari Jabatan Wali Kota Solo: Terima Kasih Masukannya

Mendapat pertanyaan seputar usulan untuk mengundurkan diri sebagai Wali Kota Solo, Gibran hanya mengucapkan terima kasih.

Baca Selengkapnya