Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur (kiri atas), memberi tanggapan usai paparan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2016 di Gedung Sate, Bandung, 26 Agustus 2016. Menteri Asman Abnur tengah berkunjung ke daerah untuk mencari role model program kementeriannya. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan masih banyak kabupaten/kota yang tidak efisien menggunakan anggarannya. Menurut dia, ada potensi inefisiensi sebesar Rp 392 triliun.
Karena itu, bupati/wali kota mesti memantau program kerja hingga ke tingkat eselon II. Pasalnya, ucap Asman, masih ada kepala daerah yang tidak mengetahui kinerja bawahannya saat merealisasikan program kerja. "Misalnya program irigasi. Ada irigasi tapi tidak ada sumber airnya," ujarnya.
Padahal Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti agar para kepala daerah berfokus pada penggunaan anggaran. "Tidak perlu banyak program prioritas, tapi yang penting jadi," tutur Asman menirukan pesan dari Presiden Jokowi.
Inefisiensi hanya salah satu masalah pada pemerintah daerah. Asman menambahkan, tidak imbangnya belanja pegawai dengan belanja modal masih menjadi persoalan. Dari 509, ada 134 kabupaten/kota yang belanja pegawainya lebih besar dari belanja modal. Simak pula:Hak Angket ke KPK, Fahri Hamzah: Untuk Mengungkap Kebenaran
"Belanja pegawainya di atas 50 persen," ucap Asman. Menteri Asman menilai, bila belanja pegawai masih lebih besar, akan menjadi beban bagi kepala daerah untuk merealisasikan janji-janji saat kampanye.
Agar anggaran pendapatan belanja daerah bisa optimal, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah membentuk tim untuk memberi pelatihan. Selain itu, Asman menjadikan pemda yang bagus dalam penggunaan anggaran sebagai contoh atau mentor bagi daerah lain. "Misalnya, Kota Bima akan menjadi contoh di wilayah Indonesia timur," katanya.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).