Divonis 9 Tahun Penjara, Andi Taufan Tiro: Sangat Tidak Adil  

Reporter

Rabu, 26 April 2017 21:31 WIB

Andi Taufan Tiro Mantan Anggota DPR RI Komisi V saat menjali sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Andi Taufan Tiro tak terima dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Politikus Partai Amanat Nasional itu dihukum sembilan tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

"Saya berharap majelis hakim memperhatikan fakta persidangan. Tapi ternyata majelis hakim juga ikut konstruksi yang dibuat JPU (jaksa penuntut umum)," kata Andi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 26 April 2017.

Baca: Suap PUPR, Andi Taufan Politikus PAN Divonis 9 Tahun Penjara

Andi menganggap vonis hakim kepadanya tidak adil. Ia pun akan memikirkan langkah hukum selanjutnya. "Tentu saya akan pikirkan langkah hukum saya. Menurut saya sangat tidak adil," ujar dia.

Menurut Andi, konstruksi hukum yang disusun jaksa penuntut umum tidak memperhatikan fakta persidangan. Misal, kata dia, soal pasal pidana melakukan korupsi bersama-sama Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Amran HI Mustary.

"Amran Mustary cuma satu kali ke ruangan saya. Kenapa dalam dakwaan JPU seakan-akan ada pertemuan dua kali dan banyak hal lain," kata Andi.

Andi juga protes pernyataan hakim bahwa ia terbukti menerima uang Rp 7,4 miliar. Menurut dia, nilai itu dicomot dari yurisprudensi hukum sebelumnya. "Ngarang itu, enggak benar. Yang saya katakan adalah fakta persidangan tidak ada yang diambil sedikit pun," katanya.

Baca: Hakim Cabut Hak Politik, Andi Taufan: Hidup Bukan untuk Politik

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Andi terbukti bersalah menerima suap sebesar Rp 7,4 miliar dari pengusaha terkait dengan pembangunan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Uang itu diberikan kepada Andi agar ia menyalurkan program aspirasinya dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam kasus yang sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sudah lebih dulu memvonis anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti serta dua asistennya, Desy Ariyati Edwin dan Julia Prasetyarini, Budi Supriyanto, Amran HI Mustary, Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:




Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

7 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

12 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

21 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

21 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

23 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya