INFO NASIONAL - “Bicara soal kesejahteraan, penyelesaian masalah, dan peningkatan kapasitas kompetensi pekerja, semua kuncinya di penguatan dialog sosial. Karenanya, pekerja dan dunia pengusaha harus sama-sama membuka ruang dialog dan mencari solusi dari semua masalah yang ada,” ujar Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri.

Maka dari itu, Menteri Hanif mengajak serikat pekerja/serikat buruh terus menguatkan dialog sosial di perusahaan. Terutama dalam menghadapi tantangan pekerja dalam hubungan industrial. Selain itu, Menteri Hanif mendorong perusahaan terus membuka dan mempromosikan dialog sosial. “Jadi kalau ada masalah dibahas, didiskusikan, dan dirembug bersama. Karena dengan cara ini semua persoalan hubungan industrial bisa diatasi dengan baik,” tuturnya.

Saat ini, menurut Menteri Hanif, tantangan para pekerja dan ketenagakerjaan masih banyak. Selain hubungan industrial, Menaker menyoroti tingkat kompetensi pekerja. “Serikat pekerja harus mulai mendorong dan memikirkan anggotanya untuk bagaimana meningkatkan kompetensi. Misalnya, dalam industri padat karya yang memiliki banyak tantangan, jangan sampai pekerja terjebak dalam jabatan tertentu dalam posisi tertentu seumur hidup,” imbuhnya.

Pentingnya peningkatan kompetensi agar pekerja punya jenjang karir dari paling bawah kemudian naik secara terus menerus. “Jadi ketika terjadi kenaikan upah, maka upah itu menyesuaikan kenaikan kompetensi maupun masa kerja,” ujar Menaker Hanif.

Terkait upah, kenaikan upah bukan karena demo.”Bila ada demo kemudian upah naik maka akan jadi persoalan. Jumlah angkatan kerja 125 juta orang, 60 persen masih lulusan SD dan SMP. Kalau lulusan SD/SMP sudah dapat pekerjaan lalu demo minta kenaikan upah tapi kompetensi tidak bertambah, ini jadi persoalan,” terang Hanif.

Karena itu, isu peningkatan kompetensi harus menjadi perhatian serius serikat pekerja dan kalangan dunia usaha. “Ke depan harus dicari terobosan agar dunia usaha ikut membantu agar mereka yang belum bekerja bisa mendapatkan kompetensi melalui program pemagangan yang sedang digalakkan pemerintah,” lanjutnya. Hubungan industrial agar tetap kondusif dan mulai semakin peduli kompetensi.

Selama ini, tambah Menteri Hanif, gerakan buruh masih banyak berkutat di isu konvensional seperti masalah upah. “Padahal kalau bicara kesejahteraan, kuncinya bukan hanya masalah upah melainkan juga kebijakan sosial negara, akses pekerja terhadap pendidikan, akses pekerja terhadap kesehatan, jaminan sosial, perumahan buruh, transportasi, dan lainnya,” uajr Menteri Hanif.

Pemerintah sendiri dari sisi kebijakan sosial terus mendorong kemanfaatan dan orientasinya terus berpihak kepada pekerja dan masyarakat yang secara sosial harus tetap memperoleh intervensi dari pemerintah. (*)