Sidang Suap Satelit, KPK: Kepala Bakamla Pastikan Kehadiran Besok  

Selasa, 25 April 2017 20:37 WIB

Laksamana muda Arie Soedewo mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 16 Maret 2016. Presiden Joko Widodo pagi ini melantik Laksda Arie Soedewo Kepala Badan Keamanan Laut. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya Ari Soedewo telah memastikan kehadirannya dalam sidang suap pengadaan proyek satelit monitoring yang digelar Rabu, 26 April 2017. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya telah menerima konfirmasi rencana kehadirannya.

”Ada konfirmasi pihak Bakamla atau Kabakamla akan hadir di persidangan berikutnya,” kata Febri di kantornya, Selasa, 25 April 2017. “Kami berharap komitmen yang kuat dari Panglima TNI dan jajarannya kemudian bisa memastikan informasi dibuka di persidangan bisa diproses secara baik.”

Baca juga: Kasus Suap, Suami Inneke Koesherawati Akui Bertemu Kepala Bakamla

Ari Soedewo tercatat lebih dari dua kali tak menghadiri panggilan jaksa penuntut umum sebagai saksi terdakwa-terdakwa suap proyek satelit monitoring. Karena itu, jaksa meminta majelis hakim untuk mengeluarkan penetapan pemanggilan Ari dalam sidang selanjutnya.

Sidang suap proyek satelit monitoring berikutnya dijadwalkan akan dilaksanakan Rabu, 26 April 2017. Saksi-saksi yang dihadirkan akan memberikan keterangan berkaitan dengan terdakwa Direktur PT Merial Esa Indonesia, Fahmi Darmawansyah.

Adapun Febri mengatakan lembaganya belum menemukan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi, staf khusus Ari Soedewo. Dalam perkara ini, Ali Fahmi diduga sebagai perantara Fahmi Darmawansyah dengan pejabat Bakamla dalam pengadaan satelit monitor untuk Bakamla. Ia diduga mengatur pengadaan tender agar proyek tersebut dimenangi oleh PT Melati Technofo Indonesia, perusahaan yang dikelola Fahmi Darmawansyah.

Simak pula: Sidang Suap Bakamla, Terdakwa Sebut 2 Kali Ari Soedewo Menemuinya

Ali Fahmi juga sudah lebih dari dua kali mangkir panggilan jaksa. Dalam persidangan yang lalu, KPK mengancam bakal menjemput paksa Ali Fahmi jika ia mangkir sekali lagi.

”Kami masih mencari saksi karena keterangan saksi dibutuhkan di persidangan dan sudah dipanggil beberapa kali terkait dengan siapa saja yang berpotensial sebagai tersangka,” kata Febri.

MAYA AYU PUSPITASARI



Berita terkait

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

19 menit lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

46 menit lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

3 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

9 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

11 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

11 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

15 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

16 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

16 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

19 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya