Pengamat Hukum: Kasus BLBI Rumit, Semoga KPK Bisa Tuntaskan

Reporter

Selasa, 25 April 2017 14:03 WIB

Kepala BIN Sutiyoso (kiri) menyerahkan terpidana korupsi kasus BLBI Samadikun Hartono (tengah) kepada Jaksa Agung M Prasetyo (kanan), setelah mendarat dari Cina, di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, 21 April 2016. Samadikun Hartono berhasil dipulangkan dari pelariannya di Cina setelah buron selama 13 tahun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menegaskan untuk meneruskan penyelidikan pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam pengucuran Badan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI.

Pengamat hukum Universitas Parahyangan Agustinus Pohan berharap KPK benar-benar bisa menelusuri dan menangani kasus yang rumit ini hingga selesai. Walau begitu, ia merasa pesimis kasus ini bisa dilanjutkan karena sudah terkatung-katung selama 13 tahun. “Memori orang terbatas sehingga ada kemungkinan sudah tak ingat secara detail mengenai kasus ini, terutama orang-orang yang terlibat dan mengetahui kasus ini,” katanya.

Baca juga:
Basaria: KPK Belum Hentikan Kasus BLBI dan Bank Century
Penghentian Kasus Century dan BLBI Disebut Melukai Rakyat


Alasan lain, Agustinus menduga ada dokumen yang sudah hilang atau dihilangkan sehingga menyulitkan soal barang bukti. "Satu lagi, mungkin orang-orang yang terkait sudah tak ada atau meninggal," ujarnya. Ia menyarankan KPK untuk menelusuri aliran uangnya.


Dalam rapat dengar pendapat di DPR Januari lalu, Komisi Hukum DPR RI meminta KPK tahun ini bisa menyelesaikan kasus besar yang terhenti, salah satunya kasus BLBI. Dalam forum itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan salah satu hambatan yang dialaminya adalah sulitnya mendatangkan saksi. Tanpa menyebutkan kasusnya, Laode menuturkan ada seorang saksi kunci yang sulit sekali ditemukan penyidik.

"Orang yang diminta hadir tidak ada. Hilang. Itu hambatan penyidik," kata Laode, menjawab berbagai pertanyaan itu.


ADITYA BUDIMAN| NINIS CHAIRUNNISA | INDRI MAULIDAR | ANTARA | MITRA TARIGAN

Advertising
Advertising

Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

43 menit lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

50 menit lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

3 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

3 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

6 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

12 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

13 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

14 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

18 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

19 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya