Polisi Koboi Brigadir K Ditahan, Kasus Penembakan Satu Keluarga

Reporter

Jumat, 21 April 2017 23:27 WIB

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rikwanto memberikan keterangan terkait kasus buku Jokowi Undercover di Mabes Polri, Selasa, 3 Desember 2017. AHMAD FAIZ

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian menetapkan Brigadir K sebagai tersangka kasus penembakan terhadap warga yang berkendara mobil yang membuat satu orang meninggal dan lima terluka di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Brigadir K diduga melakukan tembakan ketika pengendara mobil terus melaju meski diminta berhenti.

"Hasil pemeriksaan sudah selesai, rekonstruksi sudah selesai, disimpulkan dia bersalah," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Rikwanto, di depan Gedung Pos Fatahillah, Jumat malam, 21 April 2017.

Baca juga:
Polisi Koboi Tembak Satu Keluarga, 11 Saksi Diperiksa Propam

Rikwanto menjelaskan Brigadir K diduga melanggar Pasal 359 Juncto Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dia diduga lalai dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Dia pun ditahan.

Saat ditanya soal pelanggaran kode etik profesi, Rikwanto mengatakan pihaknya menunggu dulu putusan hakim dalam kasus dugaan pidana ini. "Kami tunggu putusan hakim, nanti berjalan kode etik profesi," ujarnya kepada wartawan.

Baca pula:
Korban Polisi Koboi Dirawat, Alex Noerdin: Jangan Terulang Lagi

Brigadir K dan kawannya anggota polisi berusaha menghentikan mobil Honda City saat razia khusus di Lubuklinggau, Selasa, 18 April 2017. Namun, pengemudi tidak berhenti, mereka pun berusaha mengejar hingga Brigadir K melakukan beberapa tembakan ke arah mobil.

Lima orang yang berada di dalam mobil yang disebut satu keluarga terkena tembakan itu dan terluka, termasuk anak-anak. Satu orang meninggal.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

3 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

17 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

23 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

1 hari lalu

Usai Penembakan oleh OPM, Polda Papua: Situasi Paniai Sudah Aman

Polda Papua menyatakan situasi di Kabupaten Paniai kembali aman paska penembakan OPM terhadap anggota TNI yang berpatroli.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya