Kapolres Cirebon Larang Warga Ikut Wisata Al Maidah di Jakarta

Reporter

Selasa, 18 April 2017 08:17 WIB

Ketua FPI, Rieziq Shihab menyapa peserta aksi super damai Bela Islam Jilid III di kawasan Monas, Jakarta, 2 Desember 2016. Aksi ini digelar terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Cirebon – Kepala Kepolisian Resor Cirebon Ajun Komisaris Besar Risto Samodra mengimbau warga maupun kelompok massa agar tidak mengikuti kegiatan Tamasya Al Maidah di Jakarta.

Apalagi DKI Jakarta sedang menggelar pemilihan gubernur. “Kalau ke Jakarta tujuannya untuk itu (wisata Al Maidah), pasti akan dilarang,” ujar Risto, Senin, 17 April 2017.

Baca: Maklumat Bersama Kapolda, Larang Mobilisasi Massa Saat Pilkada

Menurut Risto, warga Kabupaten Cirebon tidak ada urusannya dengan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017. Apalagi jika nantinya akan membuat kegaduhan di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Jika ada warga yang nekat ke Jakarta, Risto akan mengirimkan data warga ataupun organisasi kemasyarakatan yang tak mematuhi imbauan tersebut ke Polda Metro Jaya. Selanjutnya, Polda Metro Jaya yang akan melakukan penindakan.

Sedangkan jika ada kumpulan orang yang pergi dalam kelompok kecil dan berkumpul di Jakarta, Risto telah memiliki cara untuk mengatasinya. “Kita ada caranya,” kata Risto.

Simak: Kembali Bekerja, Ahok Disambut Pengaduan dan Undangan Pernikahan

Hal yang sama juga dikatakan Kepala Bagian Operasional Polres Cirebon Kota Komisaris Purnama. “Kita akan sekat mereka untuk tidak berangkat ke Jakarta,” kata Purnama.

Penyekatan, kata dia, diantaranya dilakukan di tiga titik. Yaitu di Bundaran Kedawung, Penggung dan depan Bakorwil Cirebon.

Kapolda Jawa Barat Inspekstur Jenderal Anton Charliyan sudah mengeluarkan ultimatum berkaitan dengan rencana Tamasya Al Maidah. Ultimatum tersebut diantaranya meminta agar warga Jawa Barat untuk tidak terprovokasi untuk datang ke Jakarta dan mengikuti Tamasya Al Maidah.

Lihat: Kapolri Larang Pengerahan Massa dalam Pilkada DKI

Bahkan ultimatum tersebut juga menuliskan sanksi yang akan diterima jika masih nekat ke Jakarta. Sanksi yang disebutkan antara lain ancaman pidana 9 bulan bagi warga yang tidak mengindahkan ultimatum tersebut.

IVANSYAH

Berita terkait

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

5 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

21 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

2 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya