Kapolri Tito Karnavian Ingatkan Waspada Aksi Balas Dendam Teroris

Reporter

Kamis, 13 April 2017 16:15 WIB

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian saat meninjau lokasi penggerebekan teroris di Kampung Curug, Desa Babakan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, Banten. TEMPO/Marifka Wahyu

TEMPO.CO, Makassar - Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Tito Karnavian mengingatkan kepada jajarannya agar berhati-hati. Pasalnya rentetan kasus penyerangan yang dilakukan kelompok teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD) merupakan aksi balas dendam.

Baca juga:
Polisi Tembak Mati 6 Terduga Teroris Jaringan JAD di Tuban
Kapolri: Pelaku Bom Bandung Jaringan Jemaah Ansharut Daulah

"Saya meminta juga Densus dan Polda agar bersinergi menjajaki sel-sel yang mungkin mereka bisa melakukan aksi lagi. Saya juga telah mengimbau serta komunikasi dengan Kapolda-kapolda agar semua anggota berhati-hati," kata Tito Karnavian, saat Launching Command Center di Polrestabes Makasssar, Rabu 12 April 2017.

Ia menjelaskan, kasus Banyumas itu berkaitan dengan penangkapan tokoh JAD di Lamongan. Sehingga, lanjut Tito, setelah mendapatkan data tersebut kemudian memerintahkan sel JAD untuk bergerak menyerang kepolisian. "Itulah terjadi penembakan di Tuban, polisi lalu lintas ditembak. Alhamdulilllah tidak kena," kata dia.

Baca pula:
Polri: Terduga Teroris Lamongan Berencana Serang Polsek

Rumah Terduga Pelaku Serangan Mapolres Banyumas Digeledah

Kemudian dikejar pelaku meninggalkan kendaraan dan masuk dalam kebun. Lalu aparat kepolisian dan jajaran TNI mengepung dan akhirnya pelaku dilumpuhkan. "Itu berlanjut pada peristiwa sebelumya yang juga ada hubungan di Lamongan dan Tuban," ujarnya.

Pasalnya, saat penggeledahan yang bersangkutan juga ditemukan bahan peledak termasuk rencana pembuatan bom panci. "Jadi saya kira ini ada hubungannya, dukungan dengan ISIS."

DIDIT HARIYADI

Simak:
Teroris Tuban, Polisi: JAD Diperintahkan Balas Dendam

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

9 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

21 jam lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

22 jam lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya