INFO JABAR - Presiden RI Joko Widodo menyerahkan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat Kota Bandung di Lapangan Taman Pendawa, Kota Bandung, Rabu, 12 April 2017. “Pembagian KIP dan KIS, PKH dan PMT ini bertujuan membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul,” kata Jokowi dalam acara tersebut, yang didampingi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Dengan program tersebut, Presiden ingin anak-anak Indonesia bisa bersaing dan tidak kalah berkompetisi dengan anak-anak negara lain. Pemerintah fokus terhadap pembenahan kualitas generasi dari mulai ibu hamil (anak masih dalam kandungan).

Jokowi menjelaskan, bagi masyarakat yang memiliki KIS, mereka berhak atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan rumah sakit. Untuk itu, dia meminta masyarakat yang memiliki KIS tapi tidak mendapat layanan atau pelayanan kesehatan yang baik dari Puskesmas atau RS, agar melaporkan hal tersebut kepada pemerintah.

“Karena yang pegang ini (KIS) bukan enggak bayar lho, ya, rakyat memang enggak bayar, betul. Tapi pemerintah membayar rumah sakit, jangan keliru. BPJS nih yang bayar ke rumah sakit. Jadi apa-apa tuh bayar. Kalau dilayani enggak baik, hati-hati, dokternya hati-hati, direktur rumah sakitnya hati-hati. Kalau diulang-ulang terus (pelayanan tidak baik), saya akan perintah dicopot,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta setiap siswa yang mendapat KIP agar menggunakan program bantuan tersebut untuk program pendidikan, seperti membeli buku, sepatu, seragam, dan tas. “Untuk beli pulsa tidak boleh. Kalau tahu uang yang dari KIP dipakai buat beli pulsa, akan dicabut kartunya, ya. Kita janjian ya. Karena ini setiap tahun akan diberikan,” ucap Jokowi. Setiap siswa SD penerima KIP mendapat bantuan Rp 450 ribu per tahun, siswa SMP Rp 750 ribu per tahun, serta siswa SMA/SMK Rp 1 juta per tahun.

Sedangkan PMT, alokasinya untuk ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah. Sedangkan PKH, setiap keluarga diberikan Rp 1.890.000. Bantuan tersebut dapat diambil empat kali di bank yang sudah ditunjuk pemerintah. “Saya mengingatkan, sebelum mengambil itu, sudah ada rencana untuk apa. Untuk tambahan gizi anak, bisa. Untuk pendidikan, bisa. Untuk tambahan usaha kecil-kecilan juga bisa. Tapi ini enggak bisa buat beli rokok suami, ya. Kalau ketahuan bisa dicabut PKH-nya,” ujar Jokowi.

Menteri Kesehatan RI Nila F. Moeloek mengatakan pemerintah membagikan 157 KIS, 250 KIP, Kejar Paket A, B, dan C untuk 440 orang terdiri atas 100 paket SMK, 239 PKH masing-masing akan menerima Rp 1.890.000 per tahun, serta PMT untuk anak-anak balita.

Nila mengungkapkan, angka gizi kurang di Provinsi Jawa Barat, baik untuk anak pendek dan balita kurus, ada di bawah angka rata-rata nasional. “Untuk keadaan gizi di Provinsi Jawa Barat, semua di bawah angka nasional. Jadi baik sekali angka di Provinsi Jawa Barat ini,” katanya. (*)