Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membentangkan poster sebagai bentuk protes saat berlangsungnya Rapat Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara V, Jakarta, 11 April 2017. Rapat Paripurna DPD ini beragendakan mendengar pidato pembuka masa sidang. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Belasan anggota Dewan Perwakilan Daerah menyerahkan laporan hasil resesnya kepada mantan Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad. Para senator ini beranggapan bahwa pimpinan DPD saat ini yaitu, Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis ilegal.
Dalam rapat paripurna DPD yang berlangsung siang ini, Selasa, 11 April 2017, senator ini juga melakukan protes dan aksi walk-out. Mereka juga membentangkan poster yang menyuarakan bahwa rapat kali ini inkonstitusional.
Mereka pergi meninggalkan rapat dan bertemu dengan Hemas dan Farouk di ruang tunggu Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Ini laporan reses dari Jambi kami serahkan kepada pimpinan yang sah," kata Juniwati Masjchun Sofwan
Hal senada dilakukan pula oleh senator lainnya. "Kami dari Sulawesi Selatan menyerahkan hasil kunjungan kerja kepada pimpinan yang sah," kata Iqbal Parewangi.
"Saya serahkan laporan dari Jawa Tengah titipan aspirasi masyarakat kepada pimpinan yang sah DPD RI," kata Nurmawati Dewi Bantilan.
"Saya sampaikan laporan reses dari Lampung sebagai pertanggungjawaban moral kpd bangsa," kata Anang Prihantoro.
Anang menuturkan meski anggota DPD yang menyerahkan laporan ke Hemas dan Farouk hanya beberapa orang, menurut dia hal ini sebatas perwakilan. "Semua provinsi ada, ada juga yang diberikan lewat asisten masing-masing," ujarnya.
Farouk mengatakan pihaknya menerima laporan dari beberapa anggota DPD ini. "Akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku," kata dia.
Menurut Farouk, seyogyanya penyerahan laporan ini dilakukan di dalam rapat paripurna. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi DPD saat ini maka penyerahan di lakukan di luar forum paripurna. "Maka kami masukan nanti ke sekretaris jenderal untuk diproses lebih lanjut," ucapnya.
Ia berharap Sekjen DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto akan memperlakukan semua laporan yang masuk. "Sehingga tidak dipandang bahwa anggota DPD yang telah melakukan kegiatan resesnya menyalahi amanatnya dari masing-masing rakyat di daerah," ujarnya.
Oesman Sapta Odang menanggapi santai hal ini. Menurut dia di DPD tidak ada kericuhan. "Yang ricuh siapa? yang di luar jangan dipikirin," kata Oesman.
