TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya tidak akan menambah personel untuk mengamankan sidang ke-18 kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Purnama alias Ahok pada Selasa, 11 April 2017.

Agenda sidang di Gedung Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, adalah pembacaan tuntutan.

"Pada sidang esok tidak akan ada yang berbeda. Polisi akan mengamankan datangnya tersangka, saksi, hingga selesainya persidangan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Argo Yuwono,di kantornya, Senin, 10 April 2017.

Baca juga: Hakim Tak Izinkan Ahok Tanggapi Pandangan Jaksa

Sama seperti sidang-sidang sebelumnya, kata Argo, penyisiran dilakukan dalam ruang sidang, pengecekan menyeluruh di pintu masuk, serta pengamanan tiga baris kursi terdepan. Selain itu, Jalan RM Harsono tetap akan ditutup.

"Masalah pengamanan selalu kita overestimate, di depan kita kasih space agar pendukung tidak bertemu, orasi tidak terdengar sampai dalam. Agar keamanan bisa tercipta," jelas Argo. Jika keadaan mengkhawatirkan, pihaknya akan menambah personel.

Terkait kabar rencana aksi besar-besaran saat sidang, Argo mengaku belum mendengar informasi yang pasti. Termasuk juga perkiraan jumlah orang yang akan unjuk rasa. Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan demonstrasi terkait.

"Kami harapkan agar semuanya jernih berpikir, sidangnya aman. Semua yang menyaksikan dari televisi, maupun yang terdaftar di panitera, semua terakomodir bisa mengikuti jalannya sidang," ucapnya.

Pekan lalu, Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan, mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara meminta agar dilakukan penundaan sidang, hingga pencoblosan pilkada DKI selesai pada 19 April 2017.

"Surat tersebut dikirim atas dasar penyelidikan dan dan informasi intelijen polisi," kata Argo. Melihat situasi keamanan Jakarta, Polda Metro Jaya menyarankan untuk melakukan penundaan sidang. Apabila pihak Pengadilan Negeri tetap akan melaksakan sesuai jadwal, polisi tetap akan mengamankan.

"Pertimbangan itu selalu kita sampaikan. Seperti beberapa sidang terakhir kita usul untuk pindahkan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan, Kementan, dengan alasan keamanan," ujarnya.

AGHNIADI | UWD