TEMPO.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan peringatan dini bencana longsor Ponorogo sebenarnya sudah ada sejak seminggu sebelum kejadian. Hanya, beberapa warga kembali naik saat longsor terjadi.

Menurut dia, alasan warga tersebut adalah karena ingin memanen jahe. Bencana longsor yang menerjang permukiman warga dan menimbulkan korban jiwa tersebut terjadi di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, pada Sabtu, 1 April 2017, pukul 06.00 WIB.

Baca: Longsor Ponorogo, Soekarwo Pertimbangkan Relokasi Warga

“Sejatinya peringatan dini atau early warning sudah berjalan baik. Bahkan secara bertahap sudah ditulis saat tanah turun 15 sentimeter, turun 20 sentimeter, dan seterusnya,” kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin, 3 April 2017.

Terkait dengan penyebab bencana, Soekarwo menuturkan, sebagian besar warga desa Banaran menanam tanaman yang tidak memiliki akar tunjang atau akar kuat. Sehingga ketika hujan deras, dia melanjutkan, tanah di atas tidak kuat menahan air, kemudian menyebabkan longsor. Kondisi tanah di desa tersebut subur, sehingga masyarakat menanam tanaman yang tidak mempunyai akar tunjang atau cepat panen, seperti jahe.

Baca: Pengungsi Korban Longsor Ponorogo Butuh Pakaian Dalam

“Kami minta bantuan Perhutani, tanaman apa yang kira-kira sebanding dengan jahe keuntungannya tapi punya akar yang kuat. Misalnya ditanami sengon, di bawahnya baru ditanami jahe,” tutur Soekarwo.

Dia menambahkan, proses evakuasi korban akan terus berlangsung. Sedangkan untuk batas waktu pencarian korban, Soekarwo menjamin proses ini akan dilakukan hingga semua korban ditemukan. “Para tokoh mengimbau proses ini terus dilakukan sampai semua korban ditemukan,” ujarnya.

Baca: Bantu Korban Longsor, Menteri Khofifah Naik Sepeda Motor

Terkait dengan penanganan bencana tanah longsor, Soekarwo mengatakan hal itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Soekarwo mengaku sudah menyampaikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di pusat terkait dengan hal tersebut. “Pemerintah pusat sifatnya hanya mendampingi dan memfasilitasi,” ucapnya.

JAYANTARA MAHAYU