TEMPO Interaktif, Jakarta:PDI Perjuangan meralat kesimpulan pemandangan umum fraksinya di DPR yang meminta penundaan kenaikan bahan bakar minyak (BBM), seperti yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (13/1) kemarin. Pimpinan pusat partai berlambang banteng itu menyatakan telah terjadi salah pengertian dan ketidaktepatan informasi. Yang disampaikan Pimpinan Fraksi kemarin bukan meminta penundaan kenaikan BBM, tapi meminta agar tarif angkutan tidak dinaikkan, kata Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Pramono Anung, kepada wartawan, di Kantor Pusat PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Selasa (14/1). Pramono menjelaskan, masalah perbedaan kesimpulan itu sudah diklarifikasikan dalam pleno fraksi pagi ini. Karena itu, kembali ditegaskan, fraksi dari partai pemerintah itu tetap mendukung kebijakan yang sudah diambil pemerintah. Apalagi, kebijakan menaikkan harga itu sudah diambil bersama-sama antara pemerintah dan DPR. Fraksi PDIP bukan fraksi yang bisa mutar belok seenaknya sehingga apa yang jadi kesepakatan tentunya harus kita sikapi dan didukung, tandasnya. Sementara, mengenai maksud penundaan tarif angkutan, Pramono menegaskan, secara substansial berbeda dengan penundaan kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, pihaknya meminta pemerintah untuk memberikan subsidi secara langsung dalam penetapan tarif angkutan. Jadi, yang diminta adalah tidak dinaikkannya tarif angkutan, katanya. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)
Berita terkait
BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini
17 menit lalu
BI Catat Rp 2,47 T Modal Asing Tinggalkan RI Pekan Ini
BI mencatat aliran modal asing yang keluar pada pekan keempat April 2024 sebesar Rp 2,47 triliun.
60 Persen Lulusan BINUS SCHOOL Serpong diterima di Kampus Luar Negeri
1 jam lalu
60 Persen Lulusan BINUS SCHOOL Serpong diterima di Kampus Luar Negeri
BINUS SCHOOL Serpong, sekolah yang mengusung kurikulum Cambridge, mencatat lebih dari 60 alumni mereka di tahun 2024 ini diterima untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri.