KLHK Minta Pulau G Didesain Ulang, Ini Alasannya

Reporter

Jumat, 24 Maret 2017 19:25 WIB

Foto salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta, Jakarta, 2 Agustus 2016. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan San Afri Awang meminta adanya desain ulang terhadap Pulau G dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Tujuannya, untuk mengantisipasi kebocoran pipa gas ke pulau tersebut.

"Perlu redesign Pulau G, sepertiganya dipotong agar tidak mengganggu pipa gas," kata Awang saat meninjau proyek reklamasi Pulau C, D, dan G, di Teluk Jakarta, Jumat, 24 Maret 2017.

Menurut Awang, kondisi Pulau G saat ini tidak jelas lantaran tumpukan timbunan pasir yang memunculkan sedimentasi. Alhasil, sedimentasi menimbulkan pendangkalan. "Ini berbahaya bagi siapa saja yang lewat sini," kata Awang.

Baca: DPR Tinjau Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Rekomendasinya

Ia mengatakan pihaknya segera memberi keputusan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kajian tersebut, kata Awang, nantinya bakal memuat rencana tata ruang dari proyek oleh Pemerintah DKI Jakarta.

KLHS, kata Awang, bakal menjadi instrumen kebijakan untuk diuji dalam analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan menentukan apakah proyek tersebut dilanjutkan atau tidak. Misal ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Tenaga Gas yang berada di pulau harus melalui perhitungan.

"Dalam KLHS ini dibincangkan. Kalau tidak hati-hati pasti ada kekeliruan," ujar Awang.

Baca: Begini Kondisi Pulau C dan D Pasca Moratorium Reklamasi

Keberadaan Pulau G sempat menuai polemik. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menilai PT Muara Wisesa Samudra, terlambat melakukan sosialisasi analisis dampak lingkungan karena pembangunan pulau sudah dilakukan 20 persen.

Koalisi menilai sosialisasi ini cacat prosedural karena belum ada kajian KLHS Teluk Jakarta. Kemudian belum ada peraturan daerah zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi syarat untuk menentukan pembangunan di Teluk Jakarta.

Saat peninjauan rombongan anggota DPR dan tim kementerian pun, kapal batal mendarat lantaran terjadi pendangkalan di sekitar pulau.

"Kapal tidak bisa merapat, terlalu dangkal," kata seorang petugas dari tim Kementerian Kelautan dan Perikanan.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

46 hari lalu

Taman Nasional Karimunjawa Rusak karena Limbah Tambak Udang, KLHK Tetapkan Empat Tersangka

KLHK menetapkan empat orang tersangka perusakan lingkungan Taman Nasional Karimunjawa pada Rabu, 20 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

14 Februari 2024

Skema Bank Sampah untuk Pembersihan Limbah Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024

Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat mengoptimalkan bank sampah untuk pembersihan alat kampanye Pemilu 2024. Berfokus ke pemlilahan sampah.

Baca Selengkapnya

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

24 Januari 2024

Amerika Terinspirasi Pengendalian Kebakaran Hutan Desa Tuwung

Layanan Kehutanan Amerika berencana mengadopsi skema hutan sosial dari Kalimantan Tengah untuk pengendalian kebakaran hutan.

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

17 Januari 2024

Guru Besar IPB, Bambang Hero, Digugat Perusahaan Pembakar Hutan, KontraS Desak Pengadilan Tolak

KontraS meminta PN Cibinong menolak gugatan perusahaan pembakar hutan PT JJP terhadap Guru Besar IPB, Bambang Hero Saharjo.

Baca Selengkapnya

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

14 Januari 2024

Menteri Siti Nurbaya Banggakan Keberhasilan Pengendalian Perubahan Iklim

KLHK menyatakan Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam upaya pengendalian perubahan iklim global dengan tetap menjaga kepentingan bangsa.

Baca Selengkapnya

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

13 Desember 2023

KLHK Sebut ACCC Bentuk Komitmen Asia Tenggara Atasi Perubahan Iklim

KLHK memandang ACCC sebagai bentuk komitmen tegas Asia Tenggara untuk mengambil tindakan dalam mengatasi perubahan iklim.

Baca Selengkapnya

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

26 November 2023

Lahirkan Bayi Jantan di Way Kambas Lampung, Ini Profil Badak Delilah

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kembali merilis kabar kelahiran badak jantan di Suaka Rhino Sumatera Taman Nasional Way Kambas.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

10 November 2023

Pemerintah Bakal Bangun Pabrik Gula di Papua, Amran: 1 Juta Hektare Lahan Sudah Siap

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dua alasan pembangunan pabrik gula di Papua.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

18 September 2023

Jokowi Ingatkan Perusahaan Tambang untuk Perbaiki Lahan Bekas Penambangan

Jokowi akan mengecek langsung satu per satu jika ada yang tidak memperbaiki lahan bekas pertambangannya.

Baca Selengkapnya

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

13 September 2023

115 Hektare Kebakaran Hutan dan Lahan di Lumajang Berhasil Dilokalisir

Sebagian besar berada wilayah Desa Ranupani dan Desa Argosari, yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN BTS)

Baca Selengkapnya