Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan saat menyampaikan kata sambutan pada kunjungannya di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, 4 Maret 2016. Pimpinan MPR juga menyuarakan pentingnya penguatan BNN seperti KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan Pekan mengungkapkan keprihatinannya terhadap hasil survey Transparency International dalam Global Corruption Barometer (GCB) 2017, yang dirilis awal Maret ini, menyebutkan DPR RI sebagai lembaga terkorup. Survei ini melibatkan 1.000 responden di 31 provinsi.
Dalam survei yang digelar sejak pertengahan 2015 hingga awal 2017 ini diperoleh hasil bahwa 54 persen responden menilai DPR sebagai lembagai paling korup. Disusul oleh lembaga birokrasi 50 persen, DPRD 47 persen dan Direktorat Jenderal pajak 45 persen. Hasil survei ini sedikit berbeda jika dibandingkan survei pada 2013 lalu. Saat itu yang dinilai sebagai lembaga terkorup adalah Polri.
Tahun 2013 DPR menempati posisi kedua dengan rentang persentase yang jauh berbeda dengan lembaga kepolisian yang menempati posisi pertama, ini menunjukan perubahan persepsi publik dalam tiga tahun ini.
"Ini menjadi koreksi bagi DPR," kata Zulkifli Hasan, saat ditemui Tempo di Kantor DPP PAN seusai mendeklarasikan dukungannya untuk Anies-Sandi, Rabu, 22 Maret 2017.
Menurut Zulkifli Hasan, DPR harus mampu segera memperbaiki kinerjanya."Supaya citra yang terlanjur buruk (persepsi masyarakat) dapat segera diperbaiki," kata Ketua MPR itu.
