Seorang petani Kendeng membantu petani lainnya yang mengikuti aksi semen kaki di depan Istana Negara Jakarta. TEMPO/Yohanes Paskalis
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Rizkan Chandra mengatakan Semen Indonesia sampai saat ini belum pernah melakukan penambangan di area Rembang, Jawa Tengah.
"Kami terbuka dan mendengarkan masukan dari semua pihak. Kami mendapatkan masukan juga dari KSP (Kantor Sekretaris Presiden), bahwa untuk penambangan menunggu penerbitan dari KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)," kata Rizkan dalam jumpa pers di kantornya, The East Tower lantai 17, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017.
Rizkan menuturkan pabrik Semen Indonesia di Rembang sedang berada pada masa uji coba. Dalam uji coba itu, kata dia, pabrik memerlukan bahan-bahan. "Dan bahan-bahannya, terutama batu kapurnya, bukan didatangkan dari Rembang, tapi dari pabrik kami di Tuban," ujarnya.
Dia berujar Semen Indonesia sudah memiliki izin untuk melakukan operasi penambangan. Saat ditanya, apakah kasus penolakan pabrik semen oleh warga pegunungan Kendeng mengganggu kinerja perusahaannya, Rizkan menjawab pihaknya mengikuti semua peraturan yang berlaku. "Untuk menambang di area Rembang kami berkomitmen untuk menunggu KLHS," kata dia.
Pembangunan pabrik semen di Rembang menuai pro-kontra warga setempat. Kelompok warga yang kontra melakukan berbagai unjuk rasa untuk membatalkan pengoperasian pabrik semen yang dinilai bakal merusak lingkungan pegunungan Kendeng.
Pada Selasa dini hari, 21 Maret 2017, salah seorang peserta unjuk rasa Aksi Dipasung Semen 2, Patmi, mengalami serangan jantung dan meninggal dalam perjalanan dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menuju Rumah Sakit Santo Carolus, Salemba.
Jenazah perempuan asal Pati, Jawa Tengah itu dimakamkan di Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati. Patmi bersama sejumlah warga berujuk rasa di depan Istana Negara dengan mengecor kakinya menggunakan semen.
Warga Kendeng Geruduk Kantor Bupati Rembang Tuntut Pemerintah Hentikan Tambang Karst
8 Desember 2023
Warga Kendeng Geruduk Kantor Bupati Rembang Tuntut Pemerintah Hentikan Tambang Karst
Kedatangan para petani itu merespon rencana Bupati Rembang menarik pajak retribusi dari tambang ilegal yang beroperasi di daerah tersebut. "Merespon wacana itu, JM-PPK merasa kecewa dengan komitmen bupati," ujar perwakilan JM-PPK, Joko Prianto