Polair Gagalkan Penyelundupan 6 Ton Bawang Merah Asal Malaysia

Reporter

Minggu, 19 Maret 2017 07:31 WIB

Sejumlah pekerja sedang memusnahkan bawang merah ilegal asal Thailand di bekas bandara Kargo Juanda, Surabaya. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Dumai- Patroli Direktorat Polair Baharkam Mabes Polri menggagalkan penyelundupan sekitar enam ton bawang merah diduga ilegal asal Malaysia, di perairan Bengkalis, Riau, Sabtu , 18 Maret 2017i.


Penangkapan produk pertanian non-sayuran itu dilakukan dengan bantuan kendali operasi Ditpolair Mabes Polri, di Perairan Tanjung Jering, Kepulauan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

Baca juga:
Polda Riau Gagalkan 14 Ton Bawang Merah Ilegal

"Patroli Sea Rider Kapal Bangau-5006 Ditpolair Polri mencurigai sebuah kapal di perairan itu, dan bawang merah tanpa dokumen resmi diamankan setelah dilakukan pemeriksaan," kata Komandan Kapal Bangau-5006 Ditpolair Baharkam Polri AKP Suryanto.

Dia menjelaskan, patroli Sea Rider Kapal Bangau 5006 saat itu tengah melakukan patroli rutin di perairan, dan hasil pemeriksaan diketahui bawang merah nonprosedural itu dimuat di atas KM M Paisal. Kapal diketahui juga mengangkut bawang merah berasal dari Kuala Linggi, Malaysia, dan polisi sudah mengamankan seorang nakhoda berinisial Pr bersama dua orang anak buah kapal.

Selanjutnya, barang bukti bawang merah ilegal bersama kapal pengangkut kini telah diamankan polisi di dermaga Pelabuhan PT Patra Dock, di Jalan Dock Yard, Kecamatan Dumai Barat. "Kapal dan bawang sudah kami amankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut," katanya.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Dumai sepanjang 2016 telah menyita sedikitnya 26,4 ton bawang merah impor ilegal asal Malaysia yang masuk perairan setempat tanpa dilengkapi dokumen resmi.

ANTARA

Simak:
Pungli Rp 6,13 M di Samarinda, 25 Saksi Sudah Diperiksa Polisi

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

2 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

4 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

16 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya