Forum Rektor Menolak Revisi UU KPK  

Reporter

Jumat, 17 Maret 2017 20:24 WIB

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Rektor Indonesia menolak revisi UU Noor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang disosialisasikan ke beberapa kampus oleh DPR. "Kedatangan kami untuk memberikan dukungan kepada KPK," kata Wakil Ketua Forum Rekor Indonesia Asep Saifuddin dalam konferensi pers yang digelar Forum Rektor dan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Jum'at 17 Maret 2017.

Forum Rektor meminta KPK meneruskan pemberantasan korupsi terutama yang sedang berjalan, salah satunya adalah perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Mereka juga menolak sosialisasi revisi UU KPK yang sudah mulai masuk ke kampus-kampus.

Baca:KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

Asep menilai revisi UU KPK bukan hal yang mendesak. Pekerjaan KPK saat ini dinilai sudah baik dan tidak perlu takut dengan wacana revisi yang dapat melemahkan peran KPK.

Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Anti Korupsi akan meneruskan aspirasinya kepada pemerintah dan DPR. Asep juga berharap pernyataan penolakan oleh Forum Rektor ini dibaca oleh para pimpinan kampus.

Baca juga:
Mantan Atasan-Bawahan Kemdagri Saling Tuding di Sidang E-KTP
Kasus E-KTP, Mayoritas Fraksi Menolak Hak Angket

Salah satu guru besar yang hadir dalam acara ini, Sulistiyowati menyebut gerakan para akademisi ini merupakan gerakan moral. "Secara filosofi karena kami paham betul KPK dilahirkan sebagai buah dari reformasi," ujar dia.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif berterima kasih atas dukungan Forum Rektor. Selain dukungan terhadap penuntasan kasus oleh KPK, Laode juga berterima kasih untuk penolakan revisi UU KPK. "Forum Rektor Indonesia dan forum Guru Besar Antikorupsi mengatakan mendukung 100 persen KPK," ujarnya.

Forum Rektor menyerahkan lentera sebagai simbol dukungan terhadap KPK. Anggota FRI dan Guru Besar Antikorupsi memampangkan poster bertuliskan penolakan terhadap revisi UU KPK.


ENDRI KURNIAWATI | GRANDY AJI


Video Terkait:
Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong

Berita terkait

Rencana Peleburan KPK dengan Ombudsman, IM57+ Institute: Skenario Besar sejak Revisi UU KPK

23 hari lalu

Rencana Peleburan KPK dengan Ombudsman, IM57+ Institute: Skenario Besar sejak Revisi UU KPK

Ketua IM57+ Institute mengatakan dengan peleburan itu, KPK akan betul-betul dimusnahkan dari sisi core business-nya, yaitu penindakan.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Rutannya Sendiri, Eks Penyidik: Dampak Revisi UU KPK

54 hari lalu

KPK Geledah Rutannya Sendiri, Eks Penyidik: Dampak Revisi UU KPK

Eks Penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, mendesak tersangka pungli di rutan KPK dipecat

Baca Selengkapnya

Kasus Pungli di Rutan KPK, ICW: Sanksi 78 Pegawai Minta Maaf Dampak Buruk dari Revisi UU KPK

21 Februari 2024

Kasus Pungli di Rutan KPK, ICW: Sanksi 78 Pegawai Minta Maaf Dampak Buruk dari Revisi UU KPK

ICW memberi tiga rekomendasi atas putusan Dewas terhadap pelaku pungli di rutan KPK.

Baca Selengkapnya

Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Klaim Banyak yang Membela Presiden

6 Februari 2024

Ramai-Ramai Sivitas Akademika Kritik Jokowi, TKN Prabowo-Gibran Klaim Banyak yang Membela Presiden

TKN Prabowo-Gibran mengklaim banyak sivitas akademika yang membela Jokowi. Muzani menyebut salah satunya adalah Forum Rektor.

Baca Selengkapnya

Forum Rektor Sampaikan Unek-unek kepada Jokowi, Singgung Program Kampus Merdeka

18 Januari 2024

Forum Rektor Sampaikan Unek-unek kepada Jokowi, Singgung Program Kampus Merdeka

Ketua Forum Rektor Indonesia Mohammad Nasih mengatakan implementasi Kampus Merdeka saat ini masih kurang optimal. Saat ini, ada sejumlah persoalan yang muncul karena ada banyak hal yang menghantui perguruan tinggi.

Baca Selengkapnya

Cawapres Mahfud Md Ingin Kembalikan UU KPK Lama, Begini Sejarah Terbentuknya KPK

17 Januari 2024

Cawapres Mahfud Md Ingin Kembalikan UU KPK Lama, Begini Sejarah Terbentuknya KPK

Pembicaraan tentang KPK telah muncul sejak era Presiden Presiden BJ Habibie. Namun baru terlaksana pada 2002 saat Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya

Jadi Ketua Forum Rektor 2023-2024, Rektor Unesa Siap Laksanakan Arahan Presiden

16 Januari 2024

Jadi Ketua Forum Rektor 2023-2024, Rektor Unesa Siap Laksanakan Arahan Presiden

Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Nurhasan terpilih sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) periode 2023-2024.

Baca Selengkapnya

Cerita Jokowi Saat Kunjungi Kampus di AS: Mahasiswa Indonesia Cuma 5, Terbanyak Cina

15 Januari 2024

Cerita Jokowi Saat Kunjungi Kampus di AS: Mahasiswa Indonesia Cuma 5, Terbanyak Cina

Menurut Jokowi, SDM yang berkualitas merupakan potensi terpenting untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Baca Selengkapnya

Jumlah Lulusan Pascasarjana Indonesia Kalah dengan Vietnam, Jokowi Ingin Penerima Beasiswa LPDP Naik 5 Kali Lipat

15 Januari 2024

Jumlah Lulusan Pascasarjana Indonesia Kalah dengan Vietnam, Jokowi Ingin Penerima Beasiswa LPDP Naik 5 Kali Lipat

Jokowi menyatakan hal itu untuk mengejar ketertinggalan rasio jumlah lulusan pascasarjana di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kaget Jumlah Lulusan S2 dan S3 di Indonesia di Bawah Satu Persen Populasi Produktif

15 Januari 2024

Jokowi Kaget Jumlah Lulusan S2 dan S3 di Indonesia di Bawah Satu Persen Populasi Produktif

Jokowi mengaku kaget saat mengetahui jumlah lulusan S2 dan S3 di Indonesia masih sangat rendah.

Baca Selengkapnya