TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menilai keterlibatan masyarakat dalam transparansi anggaran daerah (APBD) masih bersifat formalitas. Menurut dia, keterlibatan masyarakat dan transparansi anggaran bisa mengurangi potensi korupsi.
"Yang terjadi beberapa kabupaten atau kota masih rendah berkomitmen dalam melibatkan masyarakat dalam proses negosiasi," kata Yenny setelah peluncuran Survei FITRA tentang Tata Kelola Anggaran Daerah 2016 di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis 16 Maret 2017.
Menurut Yenny, hampir di seluruh kabupaten atau kota ini sudah memiliki kesadaran terkait transparansi anggaran. Namun, kata dia, tidak disertai partisipasi masyarakat. "Ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kontrol APBD," kata dia.
Ia berharap adanya kontrol masyarakat daerah dalam proses anggaran sejak perencanaan dan pembahasan anggaran. "Sehingga pembahasan anggaran tidak dimanfaatkan elite politik," kata Yenny.
FITRA merilis daerah-daerah terbaik dalam tata kelola anggaran. Kabupaten Kebumen menjadi daerah dengan indeks transparansi tertinggi. Sementara Kabupaten Bone menjadi daerah indeks partisipasi tertinggi dan daerah dengan indeks responsif tertinggi.
Selain itu, FITRA menetapkan Kabupaten Kulon Progo dengan predikat indeks akuntabilitas tertinggi. Sementara itu, Kota Surabaya dipilih sebagai daerah dengan kinerja keuangan daerah terbaik.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan syarat keterbukaan menjadi keharusan daerah dalam merencanakan program dan anggarannya. Tujuannya, memonitor tata kelola anggaran di daerah. "Banyak lembaga swasta, lembaga sosial, harus ikut memonitor," ujar Tjahjo.
Pemerintah daerah, kata Tjahjo, perlu memacu sistem local budget dengan melibatkan masyarakat, seperti dalam alokasi bantuan desa. "Warga desa harus tahu, anggaran desa ini untuk apa, bagaiamana saya bisa terlibat dan bisa ikut mengorganisir," ujar dia.
Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
18 Januari 2024
Gibran Sebut Hanya 2 OPD di Pemkot Solo yang Tak Capai Target Pendapatan Asli Daerah
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut tidak tercapainya target PAD dalam APBD Kota Solo 2023 hanya ada di 2 organisasi perangkat daerah (OPD).
