Sampul Majalah Tempo, 20 Februari 2017, tentang hasil putaran pertama Pilkada DKI 2017.
TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan tidak akan terlibat dalam pertarungan politik pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang sedang berlangsung. Secara tegas, NU menyatakan tidak berpihak pada pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat ataupun Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"NU pasti tidak akan meng-endorsement ke salah satu tokoh,” kata Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad, Rabu, 15 Maret 2017.
Menurut dia, NU akan menerima siapa pun pasangan calon yang datang ke PBNU, tapi tak akan menyatakan dukungan. Rumadi mengatakan lembaganya membebaskan semua warga NU di Jakarta untuk menentukan pilihan masing-masing.
Menurut Rumadi, NU telah menarik diri dari politik praktis sejak 1984. "Kenapa NU menarik diri dari politik praktis? Karena orang akan mudah terjebak dalam politisasi agama," kata Rumadi. Karena itu, NU berharap tidak akan ada pihak-pihak yang menyangkutpautkan antara agama dan politik praktis.
Ia mengaku prihatin atas berbagai insiden yang disebabkan politisasi terhadap agama. Salah satu contohnya adalah peristiwa penolakan menyalatkan jenazah pendukung salah satu pasangan calon. Juga ada pengurus masjid yang dipecat karena mendukung calon tertentu. "Ini sudah overdosis," kata Rumadi.
Dia khawatir hal tersebut bisa mengancam keberagaman bangsa sehingga dicontoh dan menyebar ke daerah. “Intoleransi bakal meluas ke seluruh Indonesia,” ujarnya. “Kami meminta semua pihak menyudahi ini.”
Untuk mendorong hal itu, menurut Rumadi, para ulama NU akan bermusyawarah di Pesantren Al-Anwar, Rembang, Jawa Tengah. Mereka akan membahas keberagaman dan polemik nasional yang sedang ramai. Para ulama, seperti Mustofa Bisri alias Gus Mus, Said Aqil, dan Maimun Zubair, dijadwalkan hadir dalam acara yang digelar pada 16 Maret 2017 tersebut.
