KPK Tunggu Fakta Baru Suap Pajak, Bagaimana Ipar Jokowi?  

Reporter

Senin, 13 Maret 2017 19:13 WIB

Febri Diansyah, Kepala Biro Humas KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah, mengatakan dugaan suap Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno masih dalam proses penyidikan. KPK masih akan memeriksa beberapa saksi untuk Handang.

"Masih proses penyidikan, kami masih memperdalam saksi-saksi. Kami harap masih bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan solid ketika HS dilimpahkan ke persidangan," ucap Febri di KPK, Jakarta, Senin, 13 Maret 2017. Meski begitu, ia enggan menyebutkan saksi yang akan diperiksa nanti.

Baca juga:
Suap Pajak, KPK: Adik Ipar Jokowi Bisa Dihadirkan ...
Kasus Suap Pajak, Dari Ancaman Sampai Sebut Nama Ipar Jokowi

Handang menjadi tersangka dalam dugaan suap oleh PT EK Prima Ekspor Indonesia. Direktur PT EKP Ramapanicker Rajamohan Nair juga telah menjadi terdakwa dalam kasus suap untuk menghapus tunggakan pajak perusahaannya. Handang diduga disuap senilai US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,99 miliar dari Rp 6 miliar yang dijanjikan.

Selain itu, Febri menuturkan pihaknya masih menelaah saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan Rajamohan. Ia juga membuka kemungkinan adanya fakta baru yang terungkap di persidangan. "Jika masih dibutuhkan saksi dan masih ada rentang waktu yang memungkinkan, kami akan panggil lagi," ucap Febri.

Dalam dakwaan Rajamohan, muncul nama Arif Budi Sulistyo, adik ipar Presiden Joko Widodo. Penyidik KPK memeriksa Arif pada pertengahan Januari lalu. Namun namanya tak dicantumkan dalam jadwal pemeriksaan, seperti lazimnya saksi-saksi lain yang dipanggil lembaga itu.

Identitas Arif, yang juga Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, tak disebutkan dalam dakwaan. Namanya muncul dalam kronologi ketika Rajamohan meminta tolong untuk menyelesaikan masalah pajak.

ARKHELAUS W. | MAYA AYU P.




Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

2 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

7 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

16 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

16 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

18 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

19 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

21 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya