TEMPO.CO, Palangkaraya - Dana antisipasi bencana, seperti banjir, kebakaran hutan, dan tanah longsor, yang tersedia di APBD 2017 untuk 14 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah hanya Rp 5 miliar per tahun.

Angka itu lebih kecil dibanding pada 2016 yang mencapai Rp 15 miliar. Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Tengah Syahril Tarigan di Palangkaraya.

Baca: Banjir Meluas, 8 Kabupaten di Kalimantan Tengah Terendam

"Untuk 2017, memang alokasi dana kita terbatas, hanya mencapai Rp 5 miliar. Itu pun masih dipotong untuk pembayaran gaji pegawai," ujarnya Ahad, 12 Maret 2017.

Idealnya, anggaran penanggulangan bencana didasarkan pada luas wilayah Kalimantan Tengah. Karena itu, untuk wilayah tersebut dibutuhkan minimal Rp 15 miliar. Namun Syahril enggan mengungkapkan mengapa anggaran badan yang dipimpinnya itu menurun drastis dibanding tahun lalu. "Walau menurun, kita tetap optimis karena pada dinas lain, seperti Dinas Sosial atau Dinas Kesehatan, juga menganggarkan dana untuk bencana alam," ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan, memasuki musim kemarau, yang biasanya disertai dengan kebakaran hutan dan diperkirakan akan terjadi pada sekitar bulan Juni mendatang, pemerintah provinsi telah meminta bantuan sepuluh unit helikopter kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Simak: Para petani Kalimantan Tengah Dilarang Bakar Lahan, Ini Gantinya

"Surat permohonan sudah kita kirim minggu lalu dan kita harapkan pada akhir Juni atau awal Juli mendatang sudah tiba di Kalimantan Tengah," ujarnya.

Nantinya, bila pemerintah menyetujuinya, sepuluh helikopter itu akan ditempatkan di tiga zona, di antaranya empat unit di Palangkaraya dengan jangkauan Kabupaten Katingan, Kapuas, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, dan Palangkaraya.

Selanjutnya, 4 unit helikopter lain akan ditempatkan di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, dengan jangkauan Kabupaten Lamandau, Sukamara, Seruyan, dan Kotawaringin Barat.

Kemudian 2 unit sisanya akan standby di Buntok, Kabupaten Barito Selatan, yang nantinya untuk mengantisipasi kebakaran lahan di sejumlah kabupaten di daerah aliran sungai (DAS) Barito, seperti Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya.

KARANA WW